NAWACITAPOST.COM — Memasuki akhir 2026, pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada masyarakat untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.
Salah satu insentif tersebut berupa Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Program keringanan sanksi pajak tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Sementara itu, aturan teknis pelaksanaannya tertuang dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026. Untuk periode awal, pelunasan pokok pajak sebesar 100 persen berlaku hingga 31 Desember 2026.
Namun, program tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh wajib pajak. Wajib pajak perlu memverifikasi kategori kasus serta melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
Payung Hukum dan Momentum Akhir Tahun
Menanggapi pemberian pengurangan sanksi hingga 100 persen tersebut, Guru Besar di bidang perpajakan sekaligus tokoh dan praktisi senior perpajakan, John Hutagaol, menilai kebijakan pemerintah sudah tepat.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang telah diberikan melalui undang-undang. Karena itu, pelaksanaannya tidak menjadi persoalan selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah itu yang terbaik. Dalam situasi seperti ini. Ini kan sudah mendekati akhir tahun. Dan itu memang kewenangan pemerintah disediakan dalam undang-undang untuk dapat melakukan seperti itu. Yang penting pemerintah melakukan sesuai undang-undang gitu loh,” kata John kepada Nawacitapost.com, melalui sambungan telepon, Jumat (20/11/2026).
John mengatakan, pemberian pengurangan sanksi juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi tunggakan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Ini untuk mendorong supaya tunggakan pajak ini semakin berkurang. Dan ini kan baik buat kepatuhan juga, kepatuhan wajib pajak,” tuturnya.
Opsi Sah dan Dorongan Pelunasan Tunggakan
Menurut John, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi bukan hal yang bertentangan dengan aturan karena kewenangan tersebut memang telah disediakan dalam undang-undang.
“Pemerintah punya opsi untuk melakukannya. Jadi tidak salah. Pemerintah udah bagus melakukan itu untuk untuk mendorong kepatuhan lah,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, pengurangan sanksi dapat mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk segera melunasi kewajibannya.
“Artinya mereka yang punya tunggakan pajak dikasih pengurangan sanksi dan sebagainya, ini kan untuk mendorong kepatuhan juga gitu loh,” tutur John.
John menambahkan, dalam konteks perpajakan global, kebijakan semacam ini dapat disebut sebagai minor tax amnesty, yakni pemberian pengurangan atau pengampunan sanksi untuk mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menggerakkan wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk segera melunasi kewajibannya.
“Itu akan menggerakkan mereka yang punya tunggakan untuk dapat melunasinya segera gitu. Dan itu diatur dalam undang-undang jadi nggak ada yang salah di situ,” pungkas John.(Fifi Abdurahman)
Artikel Terkait
Bayang-Bayang Penyadapan Negara: Eko Hadi Disanksi PTDH Usai Sidang Sembilan Jam
Beban Biaya Persalinan Membuncah, Bayi di Jakarta Timur Berpindah Tangan Rp6,5 Juta
Tembus Rp86,31 Triliun, APBD DKI Jakarta 2027 Melesat Tajam Kawal Kesejahteraan Warga
Baru Dipecat Polri, Rumah Irjen Eko Hadi Digeledah karena Diduga Jadi Posko Makar
Menghidupkan Potensi Daerah: ICCN Kobarkan Semangat Kolaborasi Lintas Sektor Menuju Kedaulatan Ekonomi Kreatif Nasional