polri

Misteri Penyadapan: Tiga Jenderal Disidang, Mengapa Irjen Slamet Uliandi Belum Tersentuh?

Rabu, 18 November 2026 | 15:07 WIB
Sidang etik Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena kondisi kesehatannya masih dalam perawatan terkait kasus dugaan penyadapan. (Instagram.com/@ahmadfuady98)

NAWACITAPOST.COM — Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri meskipun status hukumnya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, institusi kepolisian menyatakan bahwa mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri tersebut masih berfokus menjalani proses pemulihan dan perawatan medis intensif, sehingga kepastian jadwal persidangan etik profesionalnya belum dapat ditentukan secara pasti oleh Divisi Propam Polri.
 

Alasan Medis di Balik Penundaan Sidang Etik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memberikan keterangan resmi terkait alasan belum digelarnya sidang etik bagi perwira tinggi tersebut.
 
Baca Juga: Di Balik Megaproyek IKN: Profil Boyke P. Soebroto dan Arah Baru Bina Karya
 
Menurutnya, kondisi kesehatan fisik menjadi variabel pertimbangan kemanusiaan yang sangat fundamental bagi kepolisian dalam menegakkan hukum secara proporsional.

Dalam keterangannya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026, Isir menegaskan, "SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi."

Selain penundaan sidang KKEP, kondisi kesehatan tersebut juga mendasari penetapan status Slamet Uliandi sebagai tahanan rumah.
 
Berdasarkan rekomendasi dan hasil pemeriksaan medis komprehensif dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri yang dikeluarkan pada 11 November 2026, Slamet tidak ditempatkan bersama tiga tersangka lainnya di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob.
 
Baca Juga: Skandal Dapur MBG Cirebon: 30 Kilogram Ayam Busuk Lolos ke Panci Produksi
 
 
 
 
 
 

Kontras Penegakan Etik: Tiga Jenderal Lain Telah Disidang

Kasus megaskandal dugaan penyadapan ilegal ini melibatkan empat perwira tinggi Polri sekaligus, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
 
Kendati berada dalam satu pusaran perkara, proses penegakan disiplin dan kode etik berjalan dengan lini masa yang berbeda bagi masing-masing tersangka.

Irjen Ahrie Sonta Nasution menjadi perwira tinggi pertama yang menghadapi persidangan etik pada Selasa, 10 November 2026, dengan hasil akhir berupa sanksi berat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
 
Baca Juga: Persaingan, Ambisi, dan Air Mata di Balik Kejayaan Legendaris Otomotif Italia
 
Menyusul hal tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso juga telah merampungkan sidang etiknya pada Selasa, 17 November 2026, dan dijatuhi sanksi serupa, meski yang bersangkutan langsung menyatakan keberatan serta mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, proses penegakan etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menyusul pada pekan berikutnya, kendati pihak Polri hingga kini belum merinci tanggal pasti pelaksanaan persidangan tersebut.
 

Titik Terang Skandal Akses Ilegal dan Penyadapan

Dalam dimensi hukum pidana murni, keempat jenderal bintang dua dan bintang tiga tersebut telah dijerat sebagai tersangka atas rangkaian tindak pidana serius yang mencakup penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik secara melawan hukum, serta akses ilegal terhadap sistem informasi elektronik.

Berdasarkan penyidikan, target operasi penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjangkau sejumlah pejabat tinggi negara serta tokoh-tokoh masyarakat penting lainnya.
 
Baca Juga: Harmoni Eksekutif-Legislatif Jadi Kunci, Gerindra Jatim Gaungkan Dukungan Dasco Jadi Wapres
 
Dengan status kesehatan Irjen Slamet Uliandi yang masih menjadi pengecualian sementara, babak penegakan kode etik profesi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dipastikan masih akan terus bergulir hingga seluruh rangkaian persidangan tuntas diselesaikan.(***)

Tags

Terkini