NAWACITAPOST.COM — Tim penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penggeledahan di kediaman mantan perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Langkah hukum yang berlangsung pada Selasa malam, 17 November 2026 ini dilakukan menyusul dugaan kuat bahwa properti tersebut difungsikan sebagai posko operasional dalam rangkaian kasus dugaan tindak pidana makar.
Operasi penggeledahan dan pemeriksaan tempat kejadian perkara dipimpin langsung oleh jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengumpulan alat bukti material untuk mengurai konstruksi perkara yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, memberikan konfirmasi resmi mengenai pelaksanaan giat penyidikan di kediaman Eko Hadi tersebut.
Dalam keterangannya, Susatyo menggarisbawahi dugaan peran vital bangunan di kawasan elite Jakarta Selatan itu dalam aktivitas yang tengah diusut oleh korps Bhayangkara.
Rumah Irjen Eko Hadi Diduga Jadi Posko Makar
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," kata Susatyo kepada wartawan pada Rabu, (18/11/2026).
Tindakan upaya paksa di Cipete ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya pasal makar.
Kasus besar ini dilaporkan turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pihak lainnya yang kini berada dalam radar pemeriksaan tim penyidik.
Kendati demikian, pihak Dittipidum Bareskrim Polri memilih untuk bersikap hati-hati dan belum membeberkan secara terperinci mengenai temuan di lapangan.
Rincian terkait daftar barang bukti yang disita maupun dokumen yang diamankan penyidik dari dalam rumah tersebut masih dirahasiakan demi kepentingan pengembangan penyidikan.
"Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar, akan disampaikan saat konferensi pers lengkap," ujarnya.
Secara kronologis, operasi penggeledahan kediaman Eko Hadi di Cipete terjadi pada waktu yang beririsan dengan proses persidangan internal kepolisian.
Pada hari yang sama, Selasa, (17/11/2026), Eko Hadi tengah menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar secara maraton di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Dalam putusan sidang etik tersebut, majelis hakim KKEP secara resmi menjatuhkan sanksi administratif terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi sebagai anggota Polri.
Majelis etik menyatakan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Eko terbukti merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi kepolisian.
Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Masuk Penyidikan
Berdasarkan catatan penyidikan, status hukum Eko Hadi saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan praktik penyadapan ilegal.
Aksi intersepsi komunikasi tanpa hak tersebut diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak strategis lainnya. Dalam pusaran perkara penyadapan ilegal ini, Eko Hadi tidak berdiri sendiri.
Tim penyidik kepolisian tercatat telah menetapkan beberapa perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Slamet Uliandi.
Seiring berjalannya pemeriksaan, penyidik Polri melakukan pengembangan perkara secara komprehensif ke arah dugaan tindak pidana makar.
Unsur makar ini ditengarai memiliki benang merah dan keterkaitan erat dengan perkara pokok berupa penyadapan, akses ilegal sistem elektronik, hingga dugaan upaya sistematis untuk memusnahkan alat bukti elektronik.
Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Johnny Edison Isir, telah menyampaikan bahwa penanganan kasus dugaan makar tersebut telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Penanganan perkara strategis ini dipercayakan kepada tim khusus yang dibentuk langsung oleh Kapolri guna menjamin objektivitas dan ketuntasan pengusutan. Hingga berita ini diturunkan, publik masih menantikan keterangan resmi lanjutan dari Mabes Polri.
Penggeledahan di rumah Eko Hadi tersebut belum disertai penjelasan rinci mengenai inventaris barang bukti yang berhasil diamankan, maupun daftar pihak-pihak baru yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam konstruksi perkara dugaan makar ini.(***)