NAWACITAPOST.COM — Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, menilai pembenahan tata kelola sumber daya manusia dan sistem karier merupakan salah satu pekerjaan rumah paling krusial dalam agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ia mengusulkan agar setiap mekanisme penempatan jabatan strategis, jalur pendidikan, hingga promosi kepangkatan anggota kepolisian didasarkan sepenuhnya pada standar kualifikasi yang objektif dan terukur, bukan bertumpu pada faktor kedekatan personal maupun praktik subjektif suka dan tidak suka (like and dislike).
Pandangan tegas dan reflektif tersebut disampaikan Oegroseno saat berbincang secara mendalam bersama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Minggu (15/11/2026).
Dalam dialog tersebut, keduanya membedah berbagai tantangan struktural maupun kultural yang membayangi institusi Bhayangkara di tengah tuntutan publik akan profesionalisme aparat penegak hukum.
Oegroseno menyoroti urgensi pembangunan sebuah sistem basis data (database) sumber daya manusia yang terintegrasi, transparan, dan akurat.
Menurutnya, sistem tersebut harus mampu secara otomatis menyajikan daftar kandidat personel terbaik berdasarkan rekam jejak kompetensi ketika institusi membutuhkan pejabat untuk mengisi posisi komando tertentu, seperti jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
"Sistem pendidikan juga harus ada, pengendalian karier juga ada. Jadi bukan diingat-ingat. Jadi kalau misalnya butuh Kapolda, begitu diklik saya sudah ketahuan kualifikasinya, sudah ada sekian nama orang. Coba dikurangi lagi ininya. Nah itu akan ketemu. Kalau enggak nanti like and dislike," ujar Oegroseno dalam perbincangan tersebut.
Promosi dan Mutasi Berbasis Kualifikasi Terukur
Lebih lanjut, Oegroseno menjelaskan bahwa arsitektur sistem pengelolaan karier di tubuh Polri wajib memuat riwayat lengkap setiap anggota, mulai dari rekam jejak pendidikan kejuruan dan pengembangan, pengalaman penugasan di berbagai wilayah, hingga kualifikasi teknis dan manajerial yang dimiliki.
Dengan pangkalan data yang terstruktur rapi, proses seleksi dan pemilihan pejabat dapat dijalankan secara presisi sesuai dengan kebutuhan riil organisasi serta kapasitas individu personel.
Ia kembali menekankan pentingnya fungsi pengendalian karier (career control) yang ketat agar proses rotasi, mutasi, dan penempatan jabatan tidak lagi bergantung pada daya ingat semata atau penilaian subjektif dari jajaran pimpinan tertinggi.
Tanpa parameter yang baku, mekanisme promosi berisiko terjebak dalam pola patronase yang justru dapat mereduksi semangat kompetisi sehat di kalangan perwira maupun bintara.
Penerapan sistem meritokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut diharapkan mampu menutup rapat ruang bagi praktik like and dislike dalam setiap gelombang mutasi maupun promosi jabatan.
Apabila setiap anggota mengetahui bahwa jenjang kariernya ditentukan oleh prestasi, integritas, dan kualifikasi yang tercatat dalam sistem, maka etos kerja serta loyalitas anggota akan tertuju pada institusi dan pelayanan masyarakat, bukan kepada figur individu semata.
Selain merombak sistem manajemen karier, Oegroseno turut menyoroti perlunya kajian mendalam terkait penyederhanaan jenjang kepangkatan di lingkungan kepolisian.
Pembenahan struktur kepangkatan tersebut, menurut pandangannya, perlu menjadi bagian integral dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi Polri agar rantai komando menjadi lebih efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika tantangan keamanan modern.
Kompas Hati Nurani dalam Menjalankan Tugas Kepolisian
Di luar aspek struktural dan sistemik, diskusi antara Oegroseno dan Mahfud MD juga menyentuh dimensi etika serta integritas personal setiap insan Bhayangkara.
Dalam forum yang sama, Oegroseno menekankan betapa vitalnya peran hati nurani sebagai kompas moral ketika seorang anggota polisi menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan.
Ia membagikan pandangan pribadinya mengenai keteguhan sikap dalam memegang prinsip kebenaran.
Menurut Oegroseno, seorang abdi negara harus memiliki keberanian moral untuk mengambil keputusan tegas, termasuk memilih untuk tidak memaksakan diri bertahan dalam suatu jabatan atau penugasan apabila situasi yang dihadapi mengharuskannya bertentangan dengan suara hati nurani.
"Lebih bagus kalau saya sudah tahu ya saya keluar dari situ saja daripada saya memaksakan melawan nurani saya," katanya menegaskan prinsip yang dipegangnya selama mengabdi.
Rangkaian gagasan mengenai reformasi sistem karier berbasis kualifikasi terbuka serta penguatan benteng integritas moral tersebut menjadi benang merah pemikiran Oegroseno bagi masa depan Polri.
Ia menaruh harapan besar agar gelombang perubahan di tubuh kepolisian tidak sekadar berhenti pada seremoni pergantian pucuk pimpinan, melainkan benar-benar menyentuh dan membenahi mekanisme internal yang secara langsung menentukan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta profesionalisme seluruh anggota di masa mendatang.(***)