Karawang. NAWACITAPOST.COM - Adanya oknum dengan tega telah melakukan pungutan kepada para siswa yang mendapatkan program Indonesia pintar (PIP) , apalagi sampai mengatas namakan sebagai aspirator.

Sekertaris DPC PKB kabupaten Karawang Ricky Sopyan mengatakan sangat menyayangkan dengan ada oknum yang dengan tega telah melakukan pungutan kepada para siswa yang mendapatkan program Indonesia pintar (PIP). Apalagi dengan mengatasnamakan sebagai Aspirator DPR RI dari PKB.

"Partai PKB kabupaten Karawang dalam hal itu sama sekali tidak pernah mengetahui apalagi sampai memerintahkan orang untuk berbuat hal tersebut,bahkan dengan adanya informasi tersebut pihak partai PKB kabupaten Karawang."

"Dengan adanya peristiwa tersebut, yang dapat merugikan nama partai PKB,meminta kepada para awak media apabila ada isu isu ataupun informasi yang menyangkut partai PKB kabupaten Karawang sebelum pemberitaan naik untuk mengkonfirmasikan terlebih dulu agar pemberitaan nya menjadi lebih berimbang dan tidak terkesan asal tulis saja." Ungkap, Kamis (2/3/2023).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karawang H.Ishak Iskandar menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Jadi, Fraksi PKB Kabupaten Karawang menyatakan tidak pernah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung mengenai penyalurannya." Ujarnya.

Lebih lanjut Haji Ishak Iskandar dengan adanya isu yang berkembang berkaitan dengan PIP bahwa program PIP bukan program Kabupaten, bukan program Provinsi melainkan program Kementerian.

"Adapun sekolah Dasar mendapat program PIP ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang diusulkan di ke Kementerian, bukan ditentukan oleh seseorang,”.

"Fraksi PKB dari mulai tingkat Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI menyatakan tidak pernah memerintahkan atau melakukan pemungutan dan pemotongan terhadap penyaluran PIP. Partai PKB secara resmi menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pungutan atau pemotongan kepada siapa pun."

"Hal ini perlu disikapi ketika ada penyimpangan artinya itu semua tanggung jawab yang melakukan penyimpangan bukan tanggung jawab Partai." Jelasnya.

Masih kata Haji Ishak sebagaimana saya sampaikan tadi mekanismenya bukan ditentukan oleh si a b c, mekanismenya ditentukan oleh usulan yang melalui Kementerian, siapa yang bisa mengusulkan secara formal Dinas Pendidikan, tidak bisa seseorang itu mengusulkan, ini kalau kita berbicara teori PIP yang sebenarnya,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan, mekanisme pengusulan PIP berawal dari SD, Dinas Pendidikan hingga ke Kementerian. Sehingga, dikemudian hari jika terjadi penyelewengan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perorangan bukan ke Partai.

“Artinya siapa yang melakukan itu orang itulah yang harus bertanggungjawab. Karena apa kalau ke partai harus ada pengepulnya, dikumpulkan di siapa, diinstruksikan oleh siapa. Saya sudah mencoba mencari informasi baik ke DPC maupun ke Fraksi semua mengatakan tidak pernah memerintahkan hal tersebut,”

“Setelah kami melalukan klarifikasi kemudian ada media masa yang masih memuat seolah tidak mengindahkan apa yang diverifikasi kan kami akan menempuh jalur hukum, sebagaimana diatur pasal 27 UU ITE. Jadi kami akan mengambil langkah hukum setelah klarifikasi,”

"Terkait ada oknum yang melakukan pungutan ataupun pemotongan yang rame medsos,itu semua tanggung jawab perorangan."

"Kami tegaskan Fraksi PKB Karawang tidak pernah memerintahkan,oknum yang melakukan pemotongan harus siap menanggung konsekuensinya bila mana ada proses selanjutnya, karena sudah jelas mencoreng nama baik partai PKB." Tandasnya.(Nurjaya Bachtiar)