NAWACITAPOST.COM — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka menyayangkan insiden pencopotan foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Aksi yang diwarnai euforia dan peletakan foto dalam posisi terbalik tersebut dinilai mencederai adab serta etika dalam berdemokrasi. Peristiwa yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial ini terjadi pada Kamis, 12 November 2026.
Sekelompok massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat menurunkan foto tersebut usai merampungkan agenda audiensi dengan pimpinan DPRD Jabar.
Baca Juga: Operasi Senyap Di Balik Barikade: Polda DIY Kerahkan 858 Polisi Preman Atas Perintah Kapolda
Menanggapi polemik yang memicu perhatian publik nasional ini, Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus selalu berjalan seiring dengan rasa tanggung jawab.
Menyoroti Euforia dan Hilangnya Adab Berdemokrasi
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya,
@dedimulyadi7, pada Sabtu, 14 November 2026, KDM menyatakan bahwa setiap warga negara memang memiliki hak pribadi dalam berekspresi.Kendati demikian, batasan moral dan etika ketatanegaraan tetap harus dijunjung tinggi.
“Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Saat diturunkan, ada yang penuh rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, tindakan menurunkan atribut kenegaraan di lingkungan kantor pemerintahan tidak sepatutnya dilakukan secara sembarangan oleh pihak luar melalui aksi yang sarat akan euforia.
“Itu hak berdemokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi,” imbuhnya. “Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto Wakil Presiden di ruangan Banggar DPRD.”
KDM menilai, sebagai area vital tempat berlangsungnya perumusan kebijakan dan keputusan anggaran antara legislatif dan eksekutif, mekanisme penurunan atribut resmi semestinya diserahkan kepada aparatur yang berwenang.
“Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” jelas Dedi.
Ia turut menyoroti gestur para pelaku yang memperlakukan simbol negara tersebut secara tidak pantas setelah diturunkan dari dinding ruangan.
“Tetapi, karena euforia sekelompok orang, dengan bersuka ria menurunkan, meletakkan dalam posisi terbalik di tangan, meletakkan di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya,” tambahnya.
Desak Tanggung Jawab Moral di Ruang Publik
Aksi yang disaksikan oleh masyarakat luas dari berbagai penjuru tanah air ini dinilai KDM sebagai sebuah keprihatinan bersama.
Mengingat para aktivis yang terlibat di dalamnya merupakan kalangan terdidik dengan wawasan luas, ia berharap ada kedewasaan sikap untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut ke muka publik.
“Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua. Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka, para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka,” paparnya.
“Demokrasi bukan hanya hak tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab,” tegas KDM.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat iklim demokrasi yang sehat, bermartabat, dan beradab demi kemaslahatan bangsa, sembari menunggu keputusan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar tetapi oleh warga Indonesia,” ujar Dedi.
“Mari demokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa, dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan, dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya.
Langkah Tegas Pihak DPRD Jawa Barat
Di sisi lain, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya langsung mengambil langkah cepat untuk merespons polemik tersebut guna meluruskan posisi lembaga legislatif.
Buky menegaskan secara tegas bahwa tindakan pencopotan foto Gibran di lingkungan kantor DPRD Jawa Barat sama sekali bukan merupakan instruksi ataupun keputusan resmi dari pihak lembaga legislatif.
Sebagai tindak lanjut atas insiden yang mencoreng ketertiban institusi tersebut, pihak DPRD Jawa Barat berencana melayangkan surat resmi pemanggilan kepada koalisi masyarakat sipil terkait guna meminta klarifikasi secara langsung atas aksi yang telah dilakukan.(***)