NAWACITAPOST.COM — Keputusan mengejutkan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, telah membuka babak baru konstelasi politik nasional.
Di tengah dinamika transisi kepemimpinan ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara terbuka melayangkan peringatan keras kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak salah langkah dalam menunjuk sosok pendamping baru.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa lanskap pemerintahan saat ini berada dalam tingkat kerumitan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pembengkakan jumlah kementerian dan lembaga negara menuntut kehadiran seorang wakil presiden yang memiliki kapasitas eksekusi tingkat tinggi, ketahanan manajerial, serta pemahaman mendalam terhadap mesin birokrasi raksasa.
“Dengan jumlah kementerian lembaga yang begitu banyak tentunya mengelola pemerintahan menjadi sangat kompleks,” ujar Deddy, Sabtu, 14 November 2026.
Ancaman Sektor Ekonomi dan Ketegangan Geopolitik Menghadang
Tidak hanya menyoroti beban internal birokrasi, PDI Perjuangan juga menempatkan isu makroekonomi dan ketidakpastian geopolitik global sebagai variabel krusial yang harus masuk dalam kalkulasi Istana.
Kondisi ekonomi nasional yang dibayangi tekanan eksternal serta lanskap geopolitik dunia yang kian rapuh dinilai membutuhkan figur wakil presiden yang cakap secara geopolitik dan strategis.
Bagi partai berlogo banteng moncong putih tersebut, posisi wakil presiden di era modern tidak lagi sekadar simbol pelengkap konstitusional, melainkan motor penggerak stabilitas nasional yang harus siap siaga menghadapi badai krisis global.
“Belum lagi masalah ekonomi dan geopolitik yang kurang positif perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih wakil presiden yang baru,” imbuhnya.
Menyerahkan Sepenuhnya kepada Mekanisme Konstitusional
Kendati memberikan catatan kritis dan pandangan strategis mengenai kriteria ideal sang calon pengganti, PDI Perjuangan memastikan bahwa partainya tidak akan mengambil langkah intervensi.
Seluruh kewenangan prerogatif dan penentuan figur diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dianggap paling memahami kebutuhan riil di dalam kabinet.
Sikap ini juga dipertegas oleh posisi politik PDI Perjuangan saat ini yang memilih berada di jalur penyeimbang (balancing party).
Konsekuensinya, partai tersebut absen dari serangkaian pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Bogor.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan limit waktu selama satu pekan kepada para pimpinan partai koalisi untuk merembukkan dan mengusulkan nama-nama kandidat potensial.
Proses pergantian kepemimpinan tingkat kedua tertinggi di Republik ini selanjutnya akan ditempuh melalui koridor hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Yakni setelah Presiden secara resmi mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.(***)