Sementara itu, data indikatif Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH tahun 2025 mencatat timbulan sampah dari 319 kabupaten/kota mencapai 34,16 juta ton per tahun. Namun, angka tersebut merupakan data dari daerah yang telah melakukan input, bukan keseluruhan wilayah Indonesia.
Besarnya persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan sampah organik dari rumah tangga, pasar, dan lingkungan permukiman harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pengangkutan serta pengolahan sampah di tingkat kota.
Melalui gerakan serentak pada 14 November mendatang, DPP PDI Perjuangan menargetkan pembangunan TEBA melibatkan struktur partai mulai tingkat pusat, DPD, DPC, hingga anggota legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Di Surabaya, target 100 titik tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan sampah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan bersama.
Tantangan berikutnya adalah memastikan 100 titik TEBA itu benar-benar berfungsi, memiliki pengelola, dan menghasilkan pupuk organik. Sebab, keberhasilan gerakan lingkungan tidak diukur dari banyaknya lubang yang digali, tetapi dari berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi dan dimanfaatkan. ***