Jika suatu saat ditemukan adanya pengarahan kader untuk kepentingan elektoral, pembentukan relawan atas nama figur, penggunaan fasilitas atau anggaran negara untuk kepentingan politik, atau kegiatan pemerintahan yang secara sistematis diarahkan untuk memenangkan figur tertentu, maka persoalannya berubah menjadi jauh lebih serius.
Pada titik itulah publik berhak bertanya.
Surabaya 2030 masih terlalu jauh, tetapi politik selalu dimulai lebih awal
Pilkada berikutnya memang belum waktunya.
Partai politik belum tentu menentukan calon.
Rini Indriyani sendiri belum menyatakan diri sebagai kandidat.
Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa Eri Cahyadi sedang “menyiapkan Rini” untuk Pilkada adalah kesimpulan yang belum memiliki dasar cukup.
Namun terlalu naif pula jika publik menganggap pembangunan jaringan sosial, pengenalan figur dan legacy pemerintahan sama sekali tidak memiliki konsekuensi politik.
Politik modern tidak selalu hadir dalam bentuk kampanye.
Kadang ia tumbuh dari jaringan sosial, popularitas, pelayanan publik dan narasi keberlanjutan.
Pertanyaan besarnya bukan apakah hari ini Rini sudah memiliki mesin politik.
Belum ada bukti yang cukup untuk mengatakan itu.
Pertanyaan yang lebih menarik justru:
Jika Eri Cahyadi telah membangun berbagai jaringan sosial dan meninggalkan sejumlah legacy pembangunan selama dua periode, siapa yang kelak paling diuntungkan dari seluruh modal sosial dan politik tersebut?
Dan jika jawabannya suatu hari mengarah kepada Rini Indriyani, publik tentu akan menilai sendiri apakah itu merupakan hasil dari proses politik yang natural atau bagian dari sebuah desain yang telah disiapkan jauh-jauh hari.
Untuk saat ini, satu hal yang pasti: nama Rini semakin sering hadir di ruang publik Surabaya.