NAWACITAPOST.COM — Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dalam mengusut tuntas kasus dugaan makar yang berkelindan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan politik ini disertai desakan keras agar korps Bhayangkara tidak berhenti pada penetapan tersangka di lapangan, melainkan membongkar jaringan penerima manfaat di balik operasi intelijen gelap tersebut.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa penanganan perkara yang menyasar langsung kedaulatan Kepala Negara membutuhkan pendalaman hingga ke akar motif dan aliran informasi hasil sadapan.
Menurutnya, penyidik memiliki tanggung jawab besar untuk menelusuri aktor-aktor intelektual maupun pihak-pihak yang diduga memetik keuntungan strategis maupun politik dari tindakan melawan hukum tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya yang telah menaikkan kasus dugaan makar itu ke penyidikan. Saat ini penyidik harus mengusut siapa yang diuntungkan dari aksi makar itu,” ujar Sugiat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sugiat Curiga Ada Pihak yang Diuntungkan
Lebih lanjut, Sugiat menyoroti kejanggalan logika apabila praktik penyadapan ilegal berskala tinggi yang menargetkan orang nomor satu di Indonesia itu dilakukan tanpa agenda tersembunyi.
Ia menilai pengumpulan informasi rahasia negara maupun komunikasi pribadi para pemangku kebijakan pasti dirancang untuk tujuan tertentu yang bersifat transaksional atau politis.
“Kan tidak mungkin Listyo Sigit dan tersangka lainnya itu menyadap untuk koleksi saja. Tidak mungkin itu. Pasti ada tujuannya,” ujarnya.
Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini memaparkan sejumlah skenario berbahaya yang mungkin terjadi akibat kebocoran data komunikasi dari lingkaran kekuasaan.
Mengingat target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga jajaran pejabat tinggi negara dan sejumlah tokoh penting lainnya, Sugiat memperingatkan adanya risiko komersialisasi informasi rahasia kepada pihak luar demi melemahkan jalannya roda pemerintahan.
“Ini kan sadapan dari Presiden, dari pejabat-pejabat, dari berbagai pihak bisa saja dalam tanda kutip dijual ke pihak eksternal dan nantinya dipakai mengganggu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Sugiat.
Selain potensi penjualan data rahasia kepada pihak eksternal, Sugiat juga mengemukakan analisis mengenai kemungkinan digunakannya rekaman komunikasi tersebut sebagai instrumen pemerasan politik.
Data pribadi maupun pembicaraan sensitif para tokoh yang terekam secara ilegal dinilai sangat rentan dijadikan alat tekan untuk memaksakan kepatuhan terhadap kepentingan kelompok tertentu.
“Atau dipakai buat, kita sebut saja lah semacam menyandera, para tokoh yang disadap itu agar nurut sama geng Listyo Sigit,” lanjutnya.
Gerindra Yakin Polri Bisa Ungkap Motif dan Jaringan
Di tengah kompleksitas kasus yang mengguncang stabilitas keamanan nasional ini, Partai Gerindra menaruh kepercayaan tinggi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Sugiat menyatakan keyakinannya bahwa institusi Polri mampu bekerja secara transparan, objektif, dan profesional dalam mengurai benang kusut perkara dugaan makar serta penyadapan ilegal tersebut tanpa pandang bulu.
“Saya yakin pasti ada pihak yang diuntungkan dari penyadapan ini, dari agenda dugaan makar ini. Dan saya yakin Kapolri akan mengusut tuntas hal itu karena ini menyangkut keamanan Kepala Negara kita,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebelumnya secara resmi telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan makar yang berkaitan erat dengan kasus penyadapan ilegal ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Peningkatan status hukum tersebut dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya indikasi tindak pidana yang mengancam keamanan negara.
Dalam konstruksi perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional ini, penyidik Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempat tersangka yang kini tengah menjalani proses hukum intensif tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Hingga saat ini, tim penyidik gabungan masih terus bekerja keras mendalami unsur-unsur dugaan makar dalam perkara tersebut.
Serangkaian langkah pro-justitia, mulai dari penyitaan dan analisis forensik terhadap alat bukti elektronik hingga pemeriksaan maraton terhadap para saksi, terus dilakukan guna merangkai kronologi peristiwa secara utuh.
Kendati demikian, seluruh dugaan keterlibatan para tersangka maupun kemungkinan adanya pihak lain yang turut serta atau diuntungkan tetap harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui mekanisme proses hukum serta persidangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(***)
Artikel Terkait
Kejar Tenggat Krusial, Mendagri Tito Minta Penetapan UMP 2027 Rampung 21 November
Badai Ruang Sidang Tipikor: 200 Saksi KPK Siap Kepung Kursi Pesakitan Silmy Karim
Menjaga Benteng Terakhir Badak Jawa, Satwa Paling Langka di Ujung Kulon
Kemenkeu Rombak Tradisi, Buka 1.915 Kursi CPNS 2026 bagi Lulusan SMA hingga S1
Ledakan Energi Haaland dan Bahaya Tersembunyi di Balik Piring Makan Sang Predator Gol