pendidikan

Kemensos dan Pemprov DKI Kolaborasi Bangun Sekolah Rakyat di Kampus UI

Senin, 16 November 2026 | 21:10 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Humas Kemensos)

NAWACITAPOST.COM – Langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan berkualitas memasuki babak baru.
 
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin kesepakatan kolaboratif untuk mendirikan Sekolah Rakyat di kawasan kampus Universitas Indonesia (UI).

Komitmen bersejarah ini terwujud dalam pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
 
Baca Juga: Oegroseno Ungkap Aturan Ketat Penyadapan Polri, Tak Bisa Dilakukan Sembarangan
 
Sinergi lintas instansi ini menandai percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan berasrama yang dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan rentan secara sosial ekonomi di ibu kota dan sekitarnya.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut akan memanfaatkan lahan seluas kurang lebih delapan hektare.
 
Lahan strategis itu berada di sisi wilayah administratif DKI Jakarta dan merupakan bagian integral dari kawasan hijau Hutan Kota UI.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul dalam keterangannya.
 
Baca Juga: Mutasi Polisi Jangan Berdasarkan Kedekatan, Oegroseno Usul Sistem Kualifikasi Terbuka

Pemanfaatan ruang seluas delapan hektare tersebut dinilai sangat proporsional mengingat luas keseluruhan kawasan konservasi hijau di lingkungan kampus perjuangan tersebut mencapai ratusan hektare, sehingga tetap menjaga keseimbangan ekologis kawasan.

“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
 
 
 
 
 
 

Percepatan Administrasi dan Payung Hukum

Untuk mengawal rencana besar ini agar tidak sekadar berhenti di atas kertas, Kemensos segera mengoordinasikan langkah-langkah teknis, terutama menyangkut kesiapan administrasi dan legalitas aset.
 
Baca Juga: SUV Premium Rp1 Miliar Mogok Tiga Kali, Pemilik Tuntut Keandalan Palisade Hybrid
 
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi instrumen krusial yang tengah dipersiapkan secara matang antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan otoritas kampus UI.

“Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.

Gus Ipul menekankan pentingnya akselerasi birokrasi dalam proses penyusunan payung hukum tersebut. Peninjauan lapangan secara langsung dijadwalkan segera dilakukan guna memastikan kesiapan kontur lahan sebelum proses konstruksi fisik dimulai.

“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.
 
Baca Juga: Suara Lantang Prabowo dari Manila: Indonesia Dukung Penuh Timor-Leste Pimpin ASEAN 2029
 

Dukungan Penuh Jajaran Strategis

Kehadiran Sekolah Rakyat di lingkungan kampus unggulan seperti UI diharapkan tidak hanya memberikan fasilitas fisik yang memadai, tetapi juga menghadirkan ekosistem akademik yang mampu memantik motivasi serta memperluas cakrawala berpikir para peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Sebagai informasi, pertemuan strategis di Balai Kota DKI Jakarta ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Kemensos untuk memastikan kesiapan teknis dari berbagai lini.
 
Tampak hadir Sekretaris Jenderal Kemensos M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta.(Fifi Abdurahman)

Tags

Terkini