Menolak Politik Uang
Relawan juga menggarisbawahi pentingnya penolakan terhadap segala bentuk politik uang, baik dalam bentuk apapun, yang bisa merusak integritas Pilkada.
Menjaga Keamanan dan Ketertiban
ASN diharapkan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa Pilkada untuk menciptakan suasana yang kondusif.
Penerapan Sanksi Tegas
Jika ada ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas atau terlibat dalam tindakan politis, relawan mendesak Pjs. Walikota untuk memberikan sanksi tegas. Sanksi ini harus diberlakukan kepada semua pejabat ASN dari tingkat kota hingga kelurahan, termasuk tenaga honorer, kontrak, serta lembaga masyarakat yang dibiayai oleh APBN dan APBD.
Relawan juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap ASN di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pejabat pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW dan lembaga lainnya seperti Kader Surabaya Hebat (KSH), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dan lainnya. Mereka meminta agar Pjs. Walikota memberikan instruksi tegas kepada seluruh ASN untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
Relawan juga minta agar baner-baner maupun poster Eri Cahyadi di seluruh sekolah dicopot.
Baca Juga: Fraksi DPRD Surabaya Siap Tampung Aspirasi Warga, Meski AKD Belum Terbentuk
Sekdakot Surabaya, Dr. Ikhsan, yang menerima tuntutan tersebut, berjanji akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pjs. Walikota Surabaya, Restu Novi Widiani. “Kami akan menyampaikan tuntutan ini kepada Ibu Pjs. Walikota. Prinsip netralitas memang penting dan kami akan memastikan bahwa semua ASN di Surabaya menjalankan tugas dengan profesional tanpa intervensi politik,” ujar Ikhsan.
Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana Pilkada yang damai, aman, dan adil di Kota Surabaya. Pakta Integritas yang diusulkan Aliansi Relawan Surabaya Maju ini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi lokal di Surabaya. ***