Jakarta, NAWACITAPOST – Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kallamenilai pada 21 September 2020. Tak ada urgensi bahwa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak 2020 harus segera diselenggarakan di tengah pandemi Covid 19. Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid 19. Sehingga pelaksanaannya perlu ditunda. Tentunya ingin rakyat agar menentukan seseorang yang menjadi pemimpin. Pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan. Agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik dan sebagainya. Namun kalau dalam proses pemilihan pemimpin sudah jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, tidak perlu mendesakkan menyelenggarakan pemilihan. Pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah sudah banyak tercipta kerumunan yang dikhawatirkan menjadi klaster penularan Covid 19. Demikian diperparah dengan terpaparnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat daerah hingga nasional. Memprediksi penularan Covid 19 akan semakin masif pada tahapan Pilkada berikutnya. Seperti penetapan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan dan proses penghitungan suara. Mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin Covid 19 ditemukan dan dirasakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal. Pilkada bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa mengganggu kinerja pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah. Memaksakan sesuatu yang jelas - jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat.
Hampir sama dengan kata – kata yang diucapkan oleh Jusuf Kalla. Najwa Shihab melontarkan pertanyaan dan pernyataan ketika tanya jawab dengan Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 24 September 2020. Tidak begitu jauh jarak waktu dari statement Jusuf Kalla. Najwa sempat bicara di satu sisi pemerintah menerapkan protokol kesehatan, di sisi lain Pilkada serentak 2020 tidak ditunda pelaksanaannya. Namun Luhut Binsar Pandjaitan berusaha menjelaskan. Sayang, ada penjelasan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang diiringi dengan video kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah. Diantaranya proses Gibran Rakabuming Raka, calon walikota Solo yang sedang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Namun, mengherankan. Video menyoroti mendalam anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Entah sepertinya ada motif tersembunyi. Luhut pun melontarkan kata ke Nana. Jangan marah. Seperti ini memprovokasi lewat gambar – gambar. Rasanya tidak perlu. Namun justru Nana seolah membela diri. Bahwasanya demikian adalah fakta di lapangan. Luhut pun bicara bahwasanya Presiden Jokowi lebih memahami situasi kondisi. Bahkan dirinya pun sudah memberikan saran ke Jokowi, kampanye mendatang bisa melalui daring. Rupanya ada kecenderungan topik tertentu. Ketika Luhut menyindir tokoh – tokoh politik, justru dialihkan kembali ke Pilkada. Padahal Luhut memberikan himbauan yang baik. Yaitu agar menahan birahi politiknya dan tidak mengumpulkan massa. Mampu mengontrol birahi kekuasaan. Jangan berkerumun. Perbincangan selalu diarahkan ke Pilkada lagi oleh Najwa Shihab. Mengesampingkan hal – hal lain yang diumpamakan dengan situasi kondisi Pilkada. Ada kamuflase Jusuf Kalla dibalik Najwa Shihab? (Ayu Yulia Yang)