NAWACITAPOST.COM — Lonceng perubahan besar bagi masa depan generasi bangsa resmi dibunyikan. Pemerintah Republik Indonesia mulai mematangkan rancangan monumental untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan di sekolah negeri, terhitung dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Di tengah pusaran kebijakan sejarah ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara berdiri di barisan terdepan mengawal transisi anggaran raksasa demi mewujudkan mimpi akses pendidikan tanpa biaya bagi seluruh anak negeri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan akun Facebook @Putri Salsabella pada Senin (28/9/2026), langkah berani ini memasuki babak baru setelah instruksi langsung disampaikan oleh pimpinan tertinggi negara.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmen tanpa kompromi tersebut pada 18 September 2026, yang menetapkan bahwa seluruh biaya pendidikan di sekolah negeri wajib digratiskan tanpa terkecuali.
Membalas mandat besar tersebut, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara bergerak cepat memetakan fondasi fiskal nasional.
Suahasil mengungkapkan bahwa skema pembiayaan program pendidikan gratis ini akan ditopang oleh alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yang nilainya menembus angka fantastis, yakni sekitar Rp820,9 triliun hingga Rp824 triliun.
Kendati demikian, Suahasil memberikan penegasan krusial agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat.
Ia menekankan bahwa angka Rp824 triliun tersebut merupakan akumulasi total dana pendidikan nasional yang disalurkan melalui pemerintah pusat serta pemerintah daerah via Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dana tunggal yang dihabiskan hanya untuk program sekolah gratis.
"Dana Rp824 triliun ini tersebar antara pusat dan APBD," ujar Suahasil pada Kamis, 24 September 2026.
Menyadari betapa vitalnya nilai dana publik tersebut, Suahasil Nazara menggarisbawahi pentingnya efisiensi total dan akuntabilitas tingkat tinggi.
Anggaran bernilai ratusan triliun Rupiah per tahun itu dipandang sebagai amunisi yang sangat signifikan, sehingga penerapannya harus benar-benar menyentuh akar permasalahan dan memberikan daya dampak yang optimal bagi masyarakat luas.
Dalam perancangannya, Kementerian Keuangan tidak hanya berfokus pada pembebasan biaya SPP atau uang sekolah semata, melainkan merombak total ekosistem pendidikan nasional secara komprehensif.
Telaah mendalam sedang dilakukan terhadap seluruh jenjang dan lembaga penunjang, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga program-program strategis seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Untuk mengukur keberhasilan perombakan ini, pemerintah menetapkan parameter baku keberhasilan yang ketat. Alokasi anggaran akan diawasi ketat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta performa skor Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).
Lebih dari sekadar membebaskan biaya, pemerintah juga menggelar rapat intensif lintas kementerian untuk memetakan variabel pendukung lainnya.
Pemerintah menghitung secara presisi kualitas bangunan dan fasilitas sekolah, kualifikasi serta kesejahteraan tenaga pendidik, proporsi jumlah peserta didik, hingga strategi pemangkasan jurang kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah di pelosok Nusantara.
Menariknya, skema pembiayaan kebijakan revolusioner ini juga direncanakan akan diperkuat oleh sumber dana non-konvensional yang dramatis.
Sebagian anggaran direncanakan bakal disokong dari hasil pengembalian kekayaan negara yang diselamatkan dari tindak pidana korupsi—sebuah langkah simbolis yang mengembalikan uang rakyat untuk menyinari masa depan pendidikan anak cucu bangsa.