NAWACITAPOST.COM — Konflik agraria di Kota Batam kembali mencapai titik didih. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Teluk Bakau mendatangi Kantor Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam pada Kamis (24/9/2026).
Kedatangan massa asal Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa ini dipicu oleh manuver pengembang, PT Sarana Bangun Sejati (SBS), yang melayangkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) untuk pengosongan pemukiman.
Eskalasi perselisihan yang telah bergulir sejak 2023 tersebut memuncak setelah personel Ditpam Batam menyerahkan SP 1 secara langsung kepada pengurus RT setempat.
Langkah ini dinilai warga sebagai bentuk intimidasi sosiologis di tengah ketidaksepakatan nilai kompensasi. Perwakilan warga Teluk Bakau, Salvius Non, mengecam pendekatan sepihak yang dilakukan oleh pihak pengembang.
Warga menuntut penghentian intimidasi dan mendesak semua pihak mematuhi hasil notulen rapat perdana pada 28 November 2023 yang dimediasi oleh DPRD Kota Batam dan BP Batam.
"PT SBS jelas-jelas telah mengabaikan komitmen bersama. Mereka justru melakukan pendekatan sepihak, langsung 'door-to-door' ke rumah-rumah warga. Ini yang kami protes," cetus Salvius di lokasi aksi.
Aspirasi warga di Markas Komando (Mako) Ditpam belum membuahkan hasil lantaran jajaran pimpinan tidak berada di tempat.
Anggota Ditpam Batam, Simangusong, menyampaikan bahwa jajaran pimpinan dan kepala bidang sedang menghadiri agenda kedinasan program "Sekolah Merah Putih" di kawasan Jembatan 3 Barelang.
Saat ini, konfirmasi tengah dilakukan kepada Simangusong guna memastikan jadwal pertemuan ulang (reschedule). Pertemuan itu diharapkan dapat menghadirkan Aliansi Masyarakat Teluk Bakau, manajemen PT SBS, dan pimpinan Ditpam BP Batam dalam satu meja.
Di tengah ketidakpastian ini, warga mengetuk hati nurani Pemerintah Kota Batam agar Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam segera turun tangan mengintervensi persoalan secara adil.
Mereka menegaskan tidak berniat menghambat arus investasi, melainkan menuntut kelayakan atas hak hidup mereka.
"Permintaan kami sangat mendasar jika rumah kami digusur. Kami meminta kepastian lahan kavling siap bangun dan uang sagu hati yang layak serta transparan terkait tanam tumbuh yang sudah bertahun-tahun ada di atas tanah ini," pungkas Salvius Non.(Bazo)