"Berangkat dari data, sebab data sangat penting agar partai politik yang menjadi etalase dalam rekrut milenial ini bias menjadi acuan. Data 2019 angka golput milenial mencapai 60%, ini menjdai bentuk kritik partai politik dalam proses kaderisaasi kedepan," ungkapnya.
"Kemudian jika dikomparasikan di 2024 potensi milenial ada di angka 60% DPT, dan 30% dari DPT Nasional. Harus direkrut secepatnya melalui program yang aware dengan kelompok milenial,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Kaum milenial memiliki tiket untuk maju pada pemilu 2024 mendatang, kondisi ini diperkuat dengan banyaknya partai yang merekrut kaum muda sebagai kader partai. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misalnya, memberikan prioritas kepada anak muda atau biasa disebut kaum milenial untuk menjadi calon legislatif (caleg).
Bukan hanya tiket, namun porsi dan kursi yang disediakan harus terbuka lebar saat milenial sudah duduk di kursi legislatif. Milenial dinilai mampu mewakili ide-ide kreatif untuk mewakili generasinya.
Hal ini senada dengan Herry, lebih lanjut menurutnya Partai politik maupun pemerintah perlu berkolborasi potensi milenial yang multitasking dengan politik.
“milenial melek teknologi, harus dielaborasi dan ini menjadi potensi yang harus dikembangkan. Salah satu contoh sudh diterapkan Presiden Jokowi memalui penempatan posisi penting di cabinet Indonesia Maju,” jelasnya
Milenial sudah masuk Legislatif apakah hanya jadi pemanis Partai ?
Herry menilai hal ini menjadi ironi yang sering terjadi di Indonesia, menurutnya hal ini berdampak besar karena mampu memangkas potensi milenial dalam berpolitik.
“efek minornya banyak, kita akan memotong potensi regenerasi di 2024 dan akan merusak persetasi politik Indonesia, partai harus menggarap potensi dengan digitalisasi," tuturnya.
“harus dieksekusi, variable pertama yang milenial lihat dari korupsi sehingga milenial apatis” pungkasnya.
Simak inrofmasi menarik lainnya di youtube NAWACITA TV
https://youtu.be/WSbkA7Oi1y0