NAWACITAPOST.COM - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa perlindungan rakyat lebih utama menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya, Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Jakarta, Muhammad Fajar Raihan.
Menurut Fajar, pendidikan adalah faktor krusial dalam kemajuan suatu bangsa dan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembacaan UUD 1945 harus komprehensif, alenia per alenia. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan.
"Untuk itu, kecerdasan anak bangsa sangat penting agar terbebas dari belenggu pembodohan agar tidak dijajah, dibohong-bohongi, atau ditipu daya. Ini negeri kita yang kaya, kekayaan negara harusnya untuk kemakmuran rakyatnya," kata Fajar, di Jakarta.
Diskusi ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan, Aktivis '98 Rahmat Hidayat, dan Ketua Umum Garis Puan, Ali Nugroho. Fajar menyoroti bahwa anggaran pendidikan saat ini belum mencerminkan prioritas yang memadai terhadap mutu dan kualitas pembelajaran.
Baca Juga: Mengenal Universitas Trisakti: Kampus Pahlawan Reformasi yang Menorehkan Sejarah di Dunia Pendidikan
"Dalam APBN, 20% dialokasikan untuk pendidikan dengan total Rp 665 triliun, tetapi Kemendikbud hanya mengelola 15% atau kurang dari Rp 100 triliun untuk semua jenjang pendidikan. Sisanya digunakan untuk belanja pegawai, lembaga non-pendidikan, dan lembaga agama. Ini menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan tidak memadai dan menimbulkan masalah UKT (Uang Kuliah Tunggal) demi menambah anggaran yang dikelola Kemendikbud," jelas Fajar.
Fajar juga menyoroti bahwa komersialisasi pendidikan menyebabkan degradasi fungsi pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan kini lebih berorientasi pada ijazah untuk formalitas pekerjaan. Biaya pendidikan menjadi mahal tetapi tidak berfokus pada mutu dan kualitas.
"Lembaga pendidikan menjadi ajang bisnis, dan kecerdasan siswa tidak teruji tanpa fasilitas laboratorium yang memadai," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Nasionalis Perjuangan Nusantara (Garis Puan), Ali Nugroho, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pendidikan untuk kemajuan negara daripada perlindungan warga negara. Pendidikan harus mempersiapkan manusia untuk berperan dalam masyarakat.
Baca Juga: Golkar Usung Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta 2024
"Negara bertanggung jawab atas pendidikan. Mengenai perlindungan, saat ini rakyat justru melindungi pemerintah dengan membayar pajak. Perlindungan seperti apa yang diberikan pemerintah? Apakah hanya untuk meningkatkan anggaran pertahanan?" tanya Ali.
Ali juga mengutip pemikiran Sukarno bahwa pendidikan yang diabaikan akan menghancurkan bangsa dan negara itu sendiri. "Pendidikan adalah prioritas nasional, setiap warga negara harus mendapatkan keadilan dalam pendidikan, termasuk rakyat miskin. Orang tua saya yang miskin selalu mendidik saya agar saya menjadi manusia yang bermanfaat," tandasnya.