NAWACITAPOST.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menghalangi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri maupun menjalankan roda pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Yusril dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menyusul kepergian Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden menjelang agenda lawatan kenegaraan Presiden pada 14 hingga 16 November 2026.
Dalam penjelasannya kepada awak media pada Kamis (12/11/2026), Yusril memastikan bahwa ketiadaan figur pendamping di posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan ataupun hambatan konstitusional bagi kepala negara.
Menurut pakar hukum tata negara tersebut, mandat eksekutif secara penuh berada di tangan Presiden, sehingga seluruh kewenangan pemerintahan tetap melekat dan dapat dijalankan secara mandiri di mana pun Presiden berada.
“Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu. Tidak diisi oleh siapa-siapa,” ujar Yusril kepada awak media dalam penjelasannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 November 2026 lalu.
Yusril menguraikan secara fundamental mengenai kedudukan serta pembagian peran dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
Ia menekankan bahwa posisi Wakil Presiden pada hakikatnya bersifat membantu pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, bukan pemegang kekuasaan terpisah yang menghambat berjalannya administrasi negara apabila jabatan tersebut sedang lowong.
“Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” lanjutnya.
Roda Pemerintahan Tetap Berjalan di Bawah Kendali Langsung Presiden
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa mekanisme kendali pemerintahan tetap beroperasi secara normal tanpa terkendala jarak geografis saat Presiden Prabowo berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
Perkembangan tata kelola administrasi modern memungkinkan kepala negara untuk tetap memegang komando tertinggi atas jalannya kabinet dan kebijakan nasional secara langsung dari luar negeri.
“Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi, Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” jelasnya.
Dalam menjalankan tugas harian selama lawatan luar negeri berlangsung, Presiden Prabowo tetap ditopang oleh jajaran anggota kabinet.
Yusril memaparkan bahwa para menteri memiliki peran vital sebagai pembantu Presiden sesuai dengan portofolio, bidang tugas, serta kewenangan kementerian masing-masing.
Ketika Presiden bertolak ke luar negeri untuk menghadiri agenda diplomatik, komposisi kabinet akan terbagi secara fungsional.
Sebagian menteri dijadwalkan turut serta mendampingi Presiden guna mendukung substansi pertemuan bilateral maupun multilateral, sementara jajaran menteri lainnya tetap berada di Tanah Air untuk memastikan pelayanan publik dan program kerja kementerian berjalan berkesinambungan.
“Ada pembantu-pembantu Presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan Wakil Presiden, yaitu para menteri. Nah, para menteri mungkin ada yang ikut Presiden, tapi ada juga di sini dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing,” terangnya.
Dengan struktur kerja kabinet tersebut, Yusril menjamin tidak akan terjadi hambatan koordinasi di tingkat pusat. Garis komando dari Presiden kepada para pembantunya di dalam negeri dipastikan tetap terhubung secara langsung tanpa memerlukan pelaksana tugas harian maupun pengisian sementara pada pos Wakil Presiden.
“Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” tandasnya.
Dua Agenda Diplomasi Kawasan Menanti Presiden Prabowo
Penjelasan hukum tata negara dari Menko Yusril tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai kepastian keberangkatan Presiden Prabowo dalam memenuhi sejumlah undangan forum internasional tingkat tinggi dalam waktu dekat.
Berdasarkan jadwal kenegaraan yang telah disusun, terdapat dua agenda diplomatik krusial di kawasan Asia-Pasifik yang menanti kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Filipina.
Kedua, kepala negara juga diagendakan bertolak menuju Tiongkok untuk mengikuti rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) yang bertempat di Shenzhen, China.(***)