NAWACITAPOST.COM — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersiap menindaklanjuti secara konstitusional surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Langkah cepat segera diambil oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara tersebut menyusul terjadinya kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia.
Gibran Rakabuming Raka diketahui telah menyerahkan secara resmi surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Penyerahan dokumen pengunduran diri tersebut menandai dimulainya mekanisme pergantian wakil presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan tata tertib majelis.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menunda proses administrasi maupun pembahasan politik yang diperlukan.
Menurut Muzani, jajaran pimpinan majelis langsung menjadwalkan konsolidasi internal pada hari yang sama untuk merespons permohonan Gibran.
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut, dan hari ini pimpinan majelis akan mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” ujar Ketua MPR RI, Ahmad Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
Konsolidasi Lintas Fraksi dan Kelompok DPD
Sebagai tindak lanjut dari rapat pimpinan tersebut, MPR RI langsung mengagendakan pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan seluruh unsur kekuatan politik dan perwakilan daerah di parlemen.
Muzani mengungkapkan bahwa pada hari Jumat, 13 November 2026 akan segera digelar rapat gabungan.
Pertemuan krusial tersebut dirancang untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun peta jalan tahapan pengisian jabatan wakil presiden agar berjalan sesuai koridor konstitusi dan tenggat waktu yang berlaku.
“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal, pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan Fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” jelasnya.
Empat Agenda Krusial Rapat Gabungan
Dalam rapat gabungan yang akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut, kata Muzani, akan membahas 4 hal terkait tindak lanjut proses pengunduran diri Gibran.
Keempat agenda tersebut menjadi fondasi utama sebelum MPR melangkah ke tahapan pemilihan di tingkat paripurna.
“Pertama tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, rapat gabungan akan segera menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan dua nama calon pengganti,” terang Muzani.
Kemudian pembahasan ketiga adalah rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden.
Tim ini nantinya bertugas memastikan seluruh persyaratan administratif dan konstitusional dari kandidat yang diusulkan telah terpenuhi secara sah sebelum dibawa ke forum pengambilan keputusan tertinggi.
“Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draft Ketetapan MPR,” sambungnya.
Tenggat Konstitusional 60 Hari Pengisian Kekosongan
Muzani menekankan bahwa seluruh keputusan teknis terkait pembentukan tim dan penjadwalan tersebut akan diketok palu dalam forum Jumat siang.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak surat pengunduran diri diproses, status jabatan wakil presiden secara resmi dinyatakan kosong sehingga memicu berlakunya batas waktu konstitusional bagi MPR untuk segera menetapkan penggantinya.
“Itu ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB. Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan Wapres tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam mekanisme pengusulan kandidat, Presiden Prabowo Subianto baru akan menyerahkan dua nama calon pengganti wakil presiden setelah MPR memberikan surat permintaan nama calon secara resmi.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, batas waktu yang diberikan kepada Presiden untuk menyodorkan dua nama kandidat tersebut adalah 14 hari terhitung setelah MPR mengeluarkan surat permintaan dimaksud.(***)