NAWACITAPOST.COM — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera memproses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, setelah Gibran datang langsung ke kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam keterangan resminya menyatakan bahwa dalam mekanisme pergantian tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti setelah MPR menerbitkan surat permintaan resmi.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Skandal Perselingkuhan dan Dugaan Mata-Mata China Guncang Bos Nvidia, Donald Trump Turun Tangan
Tahapan Kelembagaan di MPR
Menurut Muzani, surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran menjadi dasar bagi MPR untuk memulai tahapan ketatanegaraan dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Saat ini, MPR masih memproses dokumen tersebut melalui serangkaian agenda internal sebelum mengirimkan surat permintaan kandidat kepada Presiden.
Langkah pertama yang akan ditempuh MPR adalah menggelar rapat pimpinan guna menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran.
Setelah rapat pimpinan rampung, proses kelembagaan akan berlanjut ke tingkat rapat gabungan yang melibatkan jajaran pimpinan MPR bersama unsur kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rangkaian pertemuan tersebut dipersiapkan untuk memastikan seluruh prosedur administrasi dan ketatanegaraan berjalan sesuai ketentuan sebelum Presiden menyetorkan dua nama calon wakil presiden untuk diproses lebih lanjut oleh MPR.
Tenggat Waktu 60 Hari
Selain batas waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama calon pengganti, Muzani menjelaskan bahwa secara keseluruhan MPR memiliki waktu selama 60 hari terhitung sejak pengunduran diri Gibran guna menyelesaikan seluruh proses pergantian Wakil Presiden secara definitif.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan," tutur Muzani.
Menutup keterangannya, Muzani meminta dukungan publik agar dinamika ketatanegaraan yang baru pertama kali terjadi ini dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai koridor konstitusi.
"Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," sambungnya.(***)