nasional

FJO Tolak Praktik KKN di Kepulauan Nias, Siap Kepung Gedung DPR RI

Jumat, 28 Agustus 2026 | 08:03 WIB
Peta Kepulauan Nias (Istimewa)

NAWACITAPOST.COM — Gelombang perlawanan terhadap praktik kecurangan membakar semangat para pemuda tanah Nias. Jajaran pemuda yang tergabung dalam Forum Juang Ononiha (FJO) resmi menyuarakan sikap tegas menolak segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Kepulauan Nias. Langkah berani ini diambil sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat serta komitmen mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan anggaran negara.

Tokoh pemuda Persatuan Pemuda Nias sekaligus edukator persatuan pemuda Kepulauan Nias, Juli E. Restu War, bersama Korpus Forum Juang Ono Niha (FJO), April Julianus Daeli, menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal aspirasi rakyat langsung ke jantung ibu kota melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi besar-besaran ini dijadwalkan menguncang ibu kota pada 27, 28, dan 31 Agustus 2026 dengan mengusung tema dramatis: DARURAT KORUPSI DI PULAU NIAS.

Korpus FJO, April Julianus Daeli, menegaskan bahwa pemuda Kepulauan Nias memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan keresahan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan dugaan penyalahgunaan anggaran.
 
Baca Juga: Detik-Detik Mencekam Kos Tebet Terbakar: Korban Selamat Nekat Melompat dari Lantai Dua

“Forum Juang Ono Niha siap ikut bersuara demi keadilan di negeri tercinta ini. Kami akan menyuarakan Darurat Korupsi di Pulau Nias. Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap berbagai laporan dan dugaan korupsi yang menjadi perhatian masyarakat,” tegas April.

Dalam aksi mendatang, FJO membawa tiga tuntutan utama:
  • Pengesahan UU Perampasan Aset: Mendesak perampasan aset segera disahkan demi memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
  • Evaluasi Program MBG: Mendesak DPR RI mengevaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
  • Pengawasan Empat Kabupaten dan Satu Kota: Mendesak DPR RI mendorong KPK serta aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran proyek pemerintah di seluruh wilayah Kepulauan Nias.
FJO menegaskan gerakannya merupakan bentuk kontrol sosial yang objektif, bukan menghakimi tanpa dasar. Namun, mereka memastikan tidak akan main-main dalam menyuarakan keadilan.

“Kami siap turun dengan massa hingga seribu orang. Ini bukan sekadar aksi, tetapi bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda untuk mengawal pemberantasan korupsi dan menyuarakan aspirasi masyarakat Pulau Nias,” tegas April.
 
Baca Juga: Gegara 'Telolet', Rombongan Bus Pariwisata Terlibat Kecelakaan Beruntun Mencekam di Tol Tangerang-Merak!

Pemuda Kepulauan Nias mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah bahwa pemberantasan KKN bukanlah sekadar slogan manis. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini secara damai, kritis, dan konstitusional hingga hukum benar-benar ditegakkan demi masyarakat.

Tags

Terkini