Dua Nyawa Pelajar Melayang di Atas Rel, Di Mana Gubernur Lampung dan PT KAI?

NAWACITAPOST.COM – Jerit histeris dan puing-puing besi menjadi saksi bisu tragedi berdarah yang kembali mengguncang bumi Lampung. Selisih antara hidup dan mati kini hanya dibatasi oleh selembar nasib di perlintasan kereta api. Pada Selasa (14/7/2026) pagi, sebuah Daihatsu Ayla yang membawa tiga pelajar SMP dihantam keras oleh Kereta Api (KA) Babaranjang di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara.

Dua nyawa muda, Siti Komariah (18) dan Ayu Fifita (14), meregang nyawa seketika di lokasi kejadian. Sementara sang sopir, Riki Farel (16), kini tengah berjuang melewati masa kritis di rumah sakit dengan luka berat.

Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Ini adalah alarm keras yang menelanjangi kegagalan infrastruktur keselamatan yang melibatkan dua aktor utama: PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai raksasa pemilik jalur, dan Gubernur Lampung, sang pemangku kebijakan tertinggi di daerah.

Baca Juga: Dramatis! Pertaruhkan Nasib Warga Kampung Belian, DPRD Kota Batam Gelar RDPU Skala Besar demi Keadilan Lahan

Ironi Pendapatan Rp12 Triliun vs Nyawa Rakyat yang "Murah"

Di balik air mata keluarga korban, tersimpan sebuah ironi yang menyayat hati. Berdasarkan data yang dihimpun, jalur rel Palembang–Lampung diproyeksikan meraup pendapatan fantastis menembus angka Rp12 triliun pada tahun 2026 dari sektor angkutan batu bara dan penumpang.

Namun, gemerlap angka triliunan rupiah tersebut seolah berbanding terbalik dengan potret keselamatan di lapangan. PT KAI dan pemerintah daerah terkesan menutup mata terhadap fakta mengerikan ini:

• Terdapat 228 perlintasan kereta api di seluruh Lampung.

• 211 di antaranya adalah perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan dan minim fasilitas keselamatan.

Padahal, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mewajibkan setiap perlintasan sebidang dilengkapi fasilitas keselamatan yang murni memprioritaskan nyawa manusia—bukan sekadar tiang pembatas ringkih. Ketika negara maju seperti Jepang mampu memberikan palang pintu otomatis hingga untuk pejalan kaki, masyarakat Lampung justru harus bertaruh nyawa setiap kali menyeberang rel. Pembangunan flyover atau underpass di titik-titik padat kini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban mutlak yang terus ditunda.

Baca Juga: 19 Tahun Pesawaran: Hilal Kemakmuran yang Redup di Tengah Boikot Politik dan Pusaran Korupsi

Gubernur Lampung Bungkam Seribu Bahasa di Tanah Kelahiran

Sorotan tajam kini mengarah langsung kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Ironisnya, Sungkai Utara yang menjadi lokasi tragedi maut ini merupakan tanah kelahiran sang gubernur sendiri.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan Media Nawacita Indonesia pada Jumat (17/7/2026) di sela-sela Peringatan HUT Kabupaten Pesawaran ke-19, Gubernur Lampung justru memilih bungkam seribu bahasa. Menggunakan dalih hendak menunaikan salat Jumat, ia berjalan cepat menghindari rentetan pertanyaan kritis terkait pembiaran infrastruktur maut ini.

"Ke mana larinya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan bagi hasil pendapatan muatan batu bara yang melimpah itu? Mengapa untuk membangun satu unit palang pintu seharga Rp300 juta saja rakyat harus membayar dengan nyawa?"