NAWACITAPOST.COM — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional mengawali tahun 2026.
Dalam paparan APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3/2026), ia mengungkapkan bahwa pendapatan negara menunjukkan kinerja positif yang sangat kuat, didorong oleh konsumsi masyarakat yang meningkat tajam.
Hingga akhir Februari 2026, penerimaan pajak neto tercatat tumbuh 30,4 persen (yoy) dengan total realisasi mencapai Rp245,1 triliun.
Konsumsi Masyarakat Jadi Motor Utama
Salah satu poin paling krusial dalam laporan tersebut adalah lonjakan drastis pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai 97 persen.
Baca Juga: Perkuat Karakter Siswa, SMPN 1 Pace Selenggarakan Pondok Ramadhan dan Penyaluran Zakat Fitrah
"PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. Lonjakan ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus," tegas Suahasil Nazara di Aula Mezzanine Kemenkeu.
Empat sektor utama masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 74 persen, yaitu:
- Industri Pengolahan
- Perdagangan
- Keuangan dan Asuransi
- Pertambangan
Akselerasi Belanja: Makan Bergizi Gratis & THR ASN
Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja sebesar Rp493,8 triliun (tumbuh 41,9 persen yoy) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Hingga 9 Maret 2026, program unggulan ini telah menyerap anggaran Rp44 triliun dan menjangkau 61,6 juta penerima (termasuk 50 juta siswa serta 10,5 juta ibu hamil, menyusui, dan lansia).
- Penyaluran THR 2026: Hingga 10 Maret, pemerintah telah mencairkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45% dari total alokasi Rp55 triliun untuk ASN, TNI, dan Polri. Wamenkeu mendorong agar sisa pembayaran segera dituntaskan sebelum hari raya.
Baca Juga: KKP Dorong Percepatan Pembangunan SPBUN di Kampung Nelayan Merah Putih Jepara
APBN Sebagai Shock Absorber di Tengah Gejolak Global
Di tengah konflik Timur Tengah yang memicu volatilitas harga minyak mentah dunia (ICP) hingga sempat menembus US$100 per barel, pemerintah memastikan masyarakat tetap terlindungi.
Suahasil menegaskan bahwa APBN akan tetap berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber). Skema subsidi dan kompensasi energi akan terus dioptimalkan agar fluktuasi harga energi global tidak langsung memukul daya beli masyarakat di dalam negeri.
Penegakan Hukum dan Dukungan Daerah
Sektor Kepabeanan mencatat keberhasilan signifikan dengan peningkatan penindakan rokok ilegal. Jumlah rokok yang disita di tahun 2026 melonjak dua kali lipat menjadi 369 juta batang dari total 2.872 kali penindakan.
Sementara itu, untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp147,7 triliun. Perhatian khusus juga diberikan kepada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan alokasi tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun yang disalurkan bertahap hingga April 2026.