Jokowi Kendalikan Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

NAWACITAPOST.COM - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Namun, menurut Ujang, meskipun Bahlil kemungkinan besar akan menjadi pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut, kendali sebenarnya atas Golkar diyakini akan tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Ujang menegaskan bahwa kedekatan Bahlil dengan Presiden Jokowi merupakan faktor utama yang memperkuat kemungkinan Bahlil dipilih sebagai Ketua Umum Golkar.

"Nama Bahlil dekat dengan Jokowi. Dan via Bahlil, Jokowi bisa kendalikan Golkar," kata Ujang, dikutip Selasa (13/8/2024).

Baca Juga: Kebakaran Hebat di Kampung Bali Matraman, 4.000 Warga Terdampak

Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Meskipun Airlangga belum secara resmi mengundurkan diri, berbagai sinyal menunjukkan bahwa pergeseran kekuasaan di tubuh Golkar mungkin segera terjadi.

Sebelum Bahlil resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Ujang memprediksi bahwa Golkar akan terlebih dahulu menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum.

Nama yang paling kuat disebut-sebut adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. "Kelihatannya, Plt-nya mengarah ke nama Agus Gumiwang Kartasasmita, yang kelihatannya ditugaskan untuk menyelenggarakan Munaslub di bulan ini. Dan kelihatannya ketumnya mengarah ke nama Bahlil," terang Ujang.

Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia, keduanya merupakan kader Golkar, sehingga tidak ada pelanggaran aturan partai dalam pencalonan mereka.
Namun, Ujang mengingatkan bahwa penunjukan Bahlil sebagai Ketua Umum bisa memicu reaksi negatif dari internal partai, terutama jika dinilai sebagai bentuk intervensi dari luar.

Baca Juga: Top 10 Perusahaan Terbesar Indonesia 2023

Ujang juga mengingatkan bahwa jika nama Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka dimunculkan sebagai calon Ketua Umum Golkar, hal itu akan menimbulkan kontroversi. "Kalau pun nama Jokowi dan Gibran muncul, dan jika dipaksakan jadi ketum, maka sejatinya terlihat secara jelas sudah membegal Partai Golkar," ujarnya tegas.

Ia menambahkan bahwa kader Golkar seharusnya menolak Bahlil jika tidak ingin partai mereka dipimpin oleh sosok yang loyal kepada Presiden Jokowi. "Harusnya (kader Golkar) tidak menerima dan menolak (Bahlil). Karena Jokowi bukan kader Golkar, dan tidak memenuhi persyaratan AD/ART," lanjut Ujang.

Sebelumnya, Bahlil mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Jokowi serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, untuk membahas dinamika internal di Partai Golkar. Pertemuan ini terjadi sebelum Airlangga Hartarto mengumumkan niatnya untuk mundur sebagai Ketua Umum Golkar.

Bahlil menyebut pertemuannya dengan Jokowi sebagai bentuk konsultasi untuk meminta arahan. Sedangkan pertemuannya dengan Jusuf Kalla merupakan silaturahmi antara junior dan senior di Partai Golkar.