Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan Desak BPK dan KPK Audit Anggaran Pemeliharaan PDN

NAWACITAPOST.COM – Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit terhadap anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) yang mencapai Rp 700 miliar. Menurut Adi, kehadiran BPK sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran tersebut, terutama setelah PDN mengalami kebobolan.

"Saya kira BPK harus hadir untuk melakukan investigasi terhadap kemana saja anggaran tersebut digunakan dan untuk apa? Kok bisa data nasional kita jebol?," ujar Adi Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (05/07/24).

Selain meminta BPK, Adi juga mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta dalam menyelidiki potensi korupsi di Kemenkominfo terkait pengamanan PDN. Ia menilai, Kemenkominfo sangat mungkin terjadi penyelewengan anggaran dalam menjalankan tugasnya.

"Selain BPK, kami juga meminta kepada KPK untuk turut aktif dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kementerian kominfo lantaran diduga terjadi penyelewengan anggaran terhadap pengamanan Pusat Data Nasional kita," kata Adi.

Baca Juga: Ray Rangkuti: Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP Terlambat dan Tidak Spesial

Sebelumnya, Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA), Semuel A Pangerapan, telah resmi mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Ismail, yang juga menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI). Adi Kurniawan menilai bahwa pengunduran diri Semuel perlu penjelasan lebih lanjut kepada publik.

Ia menegaskan bahwa baik Dirjen maupun Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, harus bertanggung jawab atas kegagalan dalam menjaga keamanan digital negara. "Sebelum mengundurkan diri, seharusnya Semuel itu jelaskan dulu segala sesuatunya kepada publik. Dan Budi Arie sebagai menteri juga jangan seolah bersembunyi di balik kemunduran Semuel sebagai Dirjen APTIKA sehingga rakyat kita tidak bingung," ucap Adi.

Adi juga menambahkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara Semuel dan Ismail, karena keduanya sama-sama harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk menyelamatkan pertahanan siber negara dari serangan kejahatan siber, Adi meminta Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah tegas.

"Mau Budi Arie, mau Semuel atau Ismail menurut saya sama saja. Mereka semua satu paket dan harus diperiksa oleh KPK dan BPK. Terlebih Presiden juga harus melakukan langkah tegas dengan merombak secara total Kementerian Kominfo dan memecat Budi Arie sebagai Menteri Kominfo," tegasnya.