Kementerian Kelautan dan Perikanan Bentuk PMO 724 Berantas Penangkapan Lobster Ilegal

NAWACITAPOST.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono membentuk Project Management Office (PMO) 724 guna mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster. Pembentukan tim PMO ini dalam bentuk langkah memberantas penangkapan lobster ilegal.

Sakti Wahyu mengatakan, lobster menjadi salah satu komoditas yang strategis dengan potensi nilai ekonomi yang luar biasa. Maka itu, dirinya tidak ingin lobster bisa lolos begitu saja ke negara tetangga tanpa memberikan kontribusi pada negara.

"Hari ini kita meluncurkan PMO 724, sekarang kita perkuat dengan tim PMO. Salah satunya dengan memberantas ilegal bibit lobster. Karena ini aset bangsa yang tidak boleh lolos begitu saja," ucap Sakti Wahyu dalam Konferensi Pers peluncuran PMO, Rabu (15/5/2024).

Wahyu Sakti menjelaskan pembentukan PMO 724 ini akan melibatkan stakeholder kementerian/lembaga hingga aparat penegak hukum, seperti Kejagung, Kepolisian, Bea Cukai, sampai Angkatan Laut.

Baca Juga: Kunjungi Posko Pengungsi di Sumbar, Mensos Risma Minta Lokasi Pengungsian Dipindah

Jokowi juga akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpers) terkait PMO agar dapat lebih kuat dan dapat bekerja secara maksimal.

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden nanti akan dibuatkan Peraturan Presiden. Perpres Sudah keluar bisa dikuatkan lagi dengan elemen bekerja," tambahnya.

Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Ketua Pelaksana PMO 724 Rudy Heriyanto Adi mengatakan dalam pembentukan tim PMO ini dapat menegakkan hukum bagi pelaku penangkapan lobster ilegal lebih mandiri lagi.

Sebab, selama ini Indonesia hanya dapat melihat aset bangsa, termasuk lobster pergi ke luar tanpa mendatangkan keuntungan bagi negara. Padahal apabila dihitung per tahun, pendapatan yang bisa masuk ke negara mencapai Rp 1,5 Triliun.

"Suatu angka yang besar dari pada selama ini melihat benih lobster keluar negeri tanpa bisa memanfaatkan. Harapan kami dengan Perpres kami dan stakeholder lain semakin kuat," jelasnya.

PMO 724 ini akan fokus dalam beberapa aspek, seperti pelaksanaan langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster. Lalu berkoordinasi antar lembaga terkait implementasi kebijakan dan program yang mendukung tata kelola lobster.

VJ: Robby Yahya