Pemda Jabar Perkuat Implementasi HAM Lewat Sinergi Lintas Sektor Bersama Kementerian HAM

NAWACITAPOST.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan penghormatan terhadap HAM yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menghadiri kegiatan Sinergitas Lintas Sektoral Kementerian HAM bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha di The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026).

Erwan menegaskan bahwa penguatan HAM tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa agar nilai-nilai HAM benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Forum ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, masyarakat, komunitas, serta pelaku usaha. Kesadaran terhadap HAM hanya dapat tumbuh apabila semua pihak bergerak bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan, implementasi HAM bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan menjadi fondasi dalam membangun peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan tingkat keberagaman yang tinggi, Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan berpijak pada prinsip-prinsip HAM.

Menurut Erwan, nilai-nilai HAM harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah, pelayanan publik, kehidupan bermasyarakat, hingga praktik dunia usaha yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Penguatan HAM harus hadir dalam setiap kebijakan, layanan publik, kehidupan komunitas, hingga dunia usaha yang berorientasi pada kepentingan publik," tegasnya.

Ia berharap forum sinergi lintas sektoral tersebut tidak berhenti sebagai ajang diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan di berbagai sektor.

"Ini menunjukkan bahwa kita bergerak dari wacana menuju komitmen, dan dari komitmen menuju tindakan nyata. Penghormatan terhadap HAM adalah hasil kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengapresiasi terselenggaranya forum tersebut sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pigai mengatakan, salah satu mandat utama Kementerian HAM adalah membangun kesadaran publik bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam membangun peradaban yang maju.

"Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang HAM. Ketika masyarakat memahami nilai-nilai HAM, mereka turut berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik," ujar Pigai.

Ia juga menekankan bahwa prinsip-prinsip HAM harus diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas dunia usaha, maupun kehidupan bermasyarakat sehingga budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin mengakar.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemda Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem HAM yang inklusif dan berkelanjutan.