NAWACITAPOST.COM — Media massa dinilai memegang peranan penting dalam memperkuat pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyampai informasi yang bersifat edukatif serta alat pengawasan publik, pers juga dipandang sebagai salah satu pilar yang mendukung penguatan nilai-nilai HAM.
Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan media massa guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan HAM sekaligus memperkuat praktik demokrasi. Hal tersebut disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai saat memberikan paparan dalam acara Kick Off dan peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Pigai, keterlibatan komunitas media menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong pembangunan peradaban berbasis HAM di Indonesia.
“Tanpa melibatkan komunitas media dan pers akan sangat sulit. Pers merupakan salah satu kekuatan besar yang mampu mendorong pembangunan peradaban hak asasi manusia di negara kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, media juga memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan berbagai upaya pembangunan HAM di beragam sektor, mulai dari bidang sipil dan politik hingga ekonomi, sosial, dan budaya.
“Media diharapkan dapat mengampanyekan hal-hal positif terkait pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan pembangunan hak asasi manusia di berbagai sektor,” kata Pigai.
Melalui sinergi antara pemerintah dan media, lanjutnya, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemajuan HAM. Ia juga berharap kerja sama serupa dapat diperluas oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar keterlibatan media dalam pembangunan berbasis penghormatan HAM semakin luas.
Program untuk Jurnalis
Sejalan dengan komitmen tersebut, Pigai mengungkapkan bahwa Kementerian HAM telah menyiapkan sejumlah program nasional yang ditujukan bagi kalangan jurnalis. Program itu mencakup pendidikan HAM, kompetisi jurnalistik, hingga pemberian penghargaan bagi karya yang mengangkat isu-isu hak asasi manusia.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi pers dalam mendorong pembangunan peradaban yang menghormati HAM di Indonesia.
“Kami akan membuka Kelas HAM untuk Jurnalis. Semua jurnalis di Indonesia nantinya dapat mengikuti kelas khusus untuk memperkaya pengetahuan mengenai hak asasi manusia,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian HAM juga berencana menyelenggarakan kompetisi karya jurnalistik yang menyoroti berbagai persoalan HAM. Karya-karya yang mengangkat fakta tentang penderitaan korban pelanggaran HAM maupun upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bagian dari penilaian dalam kompetisi tersebut.
“Karya wartawan yang menyoroti isu HAM, mengungkap fakta penderitaan, maupun menghadirkan upaya keadilan akan dinilai dan diberikan penghargaan,” ujar Pigai.
Dalam kesempatan itu, Pigai juga menyinggung bahwa hubungan antara pemerintah dan media sering kali dipersepsikan berjarak. Padahal, menurutnya, kedua pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.
“Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian terhadap pers. Hubungan ini bersifat saling bergantung—tetap menjaga independensi masing-masing, namun tetap berkolaborasi,” tuturnya.
