NAWACITAPOST.COM – Isu eksploitasi kekayaan negara kembali menjadi bahan perbincangan dalam diskusi publik bertajuk “Merampok Indonesia, Merobek Merah Putih Kita” yang diadakan oleh Barikade 98 di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/3/25).
Acara ini menghadirkan para aktivis, ahli hukum, dan tokoh nasional seperti, Erros Djarot, pakar hukum tata negara Feri Amsari, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Kementerian Ketenagakerjaan, Imanuel Ebenazer, serta Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Diskusi ini bertujuan untuk mengupas dugaan maraknya praktik mafia ekonomi yang menggerogoti sumber daya negara, termasuk dalam sektor pertambangan timah, industri minyak Pertamina, serta penyalahgunaan hak tenaga kerja dan gelar akademik.
Acara ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan mafia ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat demi menjaga kedaulatan bangsa dan memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pemaparannya, budayawan sekaligus politikus Erros Djarot menyoroti lemahnya sistem hukum dalam menghadapi kejahatan ekonomi terstruktur.
“Jika hukum tak mampu bertindak tegas, rakyat harus bangkit! Jangan biarkan negeri ini dikendalikan oleh segelintir orang yang serakah. Ini bukan sekadar masalah korupsi biasa, tetapi bentuk perampokan sistematis yang mengancam masa depan bangsa,” tegasnya.
Senada dengan itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan bahwa konstitusi menegaskan kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataan saat ini justru menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, kedaulatan negara kita akan semakin tergerus,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkritik keras lemahnya penegakan hukum terhadap mafia ekonomi.
“KPK harus kembali kepada jalurnya. Para mafia ini harus diberantas, bukan malah dilindungi. Kita tak bisa hanya bergantung pada aparat hukum yang kian melemah. Rakyat harus turun tangan dan mengawal proses keadilan,” tegasnya.
Dalam diskusi ini juga disinggung berbagai modus yang digunakan mafia ekonomi untuk menguasai sumber daya negara, seperti manipulasi kebijakan, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik monopoli yang mempersempit kesempatan rakyat dalam mengakses kesejahteraan.
Beberapa peserta juga menyoroti bagaimana lemahnya sistem pengawasan telah membuka celah bagi oknum untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan publik.
Wakil Kementerian Ketenagakerjaan, Imanuel Ebenazer, yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengapresiasi keberanian para aktivis dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
