Daftar 7 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Terbaru Pertamina  

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi pada 1997-1998 ketika BI menyalurkan dana Rp 147,4 triliun kepada 48 bank yang mengalami kesulitan akibat krisis moneter. Sayangnya, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan sebagian besar diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan audit BPK pada tahun 2000, kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 138,4 triliun.

4. Penyerobotan Lahan untuk Sawit Grup Duta Palma (Rp 104,1 Triliun)

Grup Duta Palma diduga menggunakan lahan negara seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk perkebunan kelapa sawit selama 2003-2022. Kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 104,1 triliun, yang terdiri dari kerugian keuangan negara dan dampak ekonomi yang lebih luas. Pemilik Grup Duta Palma, Surya Darmadi, divonis hukuman 15 tahun penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti yang cukup besar.

5. Pengolahan Kondensat Ilegal TPPI (Rp 35 Triliun)

Kasus ini melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), yang ditunjuk sebagai mitra penjual minyak mentah negara sejak 2009 hingga 2011. Namun, perusahaan ini tidak menyetorkan hasil penjualan ke kas negara sebagaimana mestinya, menyebabkan kerugian sebesar Rp 35 triliun. Tiga orang tersangka, termasuk mantan pejabat BP Migas dan Direktur TPPI, ditetapkan dalam kasus ini.

6. Dana Pensiun PT Asabri (Rp 22,78 Triliun)

Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) pada 2012-2019 merugikan negara hingga Rp 22,78 triliun. Delapan tersangka telah ditetapkan, termasuk Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, yang juga tersangkut dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Baca Juga: Tak Perlu Cuti, Layanan Paspor di Immigration Lounge Ciputra World Buka Setiap Hari!  

7. Izin Ekspor Minyak Sawit Mentah (Rp 20 Triliun)

Kasus ini melibatkan pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 2021-2022 yang dilakukan tanpa memenuhi kewajiban pemenuhan pasar domestik. Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 20 triliun, yang berasal dari kehilangan pendapatan negara serta dampak ekonomi akibat kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Deretan kasus ini menunjukkan betapa besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian dan keuangan negara. Penindakan tegas terhadap para pelaku diharapkan bisa memberikan efek jera sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.