Ruhaini mengungkapkan bahwa, dunia saat ini berubah sangat cepat dengan mobilitas sosial yang pesat dan pengaruh disruptif media sosial.
"Tantangan seperti intoleransi, politik berbasis identitas, dan misinformasi menjadi isu global termasuk bagi Indonesia. Dinamika tersebut perlu dinavigasi dengan melestarikan nilai-nilai inklusif bangsa sebagaimana yang dijalankan melalui program LKLB," terangnya.
Ketahanan Indonesia untuk menjaga kemajemukan telah teruji berbagai krisis karena kohesi sosial di Indonesia tidak diwariskan, melainkan dibangun melalui identitas dan solidaritas bersama dari organisasi masyarakat sipil, komunitas berbasis agama, dan jaringan lokal lainnya," tutur Ruhaini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, yang diundang hadir sebagai narasumber, menambahkan pengalaman Indonesia menjalankan LKLB telah menjadi sorotan sejumlah negara termasuk dalam DoD di Uzbekistan.
Baca Juga: Panen Sawi dan Bayam Warnai Kegiatan Kemandirian di Lahan Terbatas Rutan Rantau
"Forum ini adalah kelanjutan dari forum serupa tahun 2022 yang diadakan di Tashkent, Samarkand, dan Bukhara, yang diakhiri pengesahan Deklarasi Bukhara kemudian diakui sebagai dokumen resmi Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa," kata Matius.
Matius mengungkapkan, sejak awal program LKLB tahun 2021, inisiatif ini telah didukung oleh kemitraan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah di Indonesia termasuk lebih dari 40 institusi pendidikan dan keagamaan, juga kementerian antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama," ujarnya.
Tidak ketinggalan, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Senior Fellow Institut Leimena, Amin Abdullah, mengatakan Pancasila telah berfungsi sebagai filosofi, faktor pemersatu, dan ideologi bangsa Indonesia.
Baca Juga: Lapas Amuntai dan Pemkab HSU Teken PKS tentang Asimilasi Kerja dan Bantuan Pelayanan
"Pancasila juga telah diterima secara luas sebagai sebuah "perjanjian" yang mengikat Indonesia sebagai bangsa," katanya.
Dalam konteks itulah, ujar Amin, masyarakat Indonesia yang multiagama dan multibudaya membutuhkan kompetensi untuk membangun relasi sosial.
"Kita perlu memahami, menghormati, dan terlibat dalam realitas keberagaman agama,” tandas Amin.