Perdamaian yang tidak diiringi dengan upaya membangun kesetaraan dan keadilan tidak akan bertahan dalam ujian waktu. Dalam pengertian ini, PGI sejak awal berada bersama Dewan Gereja- Gereja Sedunia (WCC) guna mendukung sepenuhnya Resolusi-resolusi PBB bagi penyelesaian konflik Israel – Palestina, yaitu dengan mengusung ‘Solusi Dua Negara’. PGI menyerukan kepada para pemimpin politik untuk terus mendorong terciptanya dialog yang tulus dalam upaya mencari solusi jangka panjang demi memajukan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang bertikai di wilayah yang bagi jutaan orang dianggap sebagai ‘Tanah Suci.' dalam rilis resmi PGI yang disampaikan langsung oleh Ketum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th, melalui pesan WhatsApp kepada media nawacitapost.com, Jumat (3/10/2023).
Di dalam kesadaran bahwa konflik yang terjadi ini bukanlah konflik keagamaan, dan dengan memperhatikan situasi kemanusiaan yang sungguh memprihatinkan di Gaza, PGI mendesak komunitas internasional untuk memperkuat seruan penghentian kekerasan oleh semua faksi yang bertikai. Sejalan dengan itu, PGI juga mendorong masyarakat internasional, PBB, dan badan-badan kemanusiaan dunia untuk mengupayakan dibukanya koridor kemanusiaan yang memungkinkan penyaluran bantuan memasuki Gaza, sehingga jutaan warga sipil yang tak bersalah, termasuk anak- anak dan warga lanjut usia, dapat menerima perawatan medis dan kebutuhan dasar mereka, jelasnya.
Kepada gereja-gereja di Indonesia, PGI meminta supaya bergabung dalam doa bagi penghentian kekerasan serta terciptanya perdamaian yang adil di tanah tempat lahirnya tiga agama Abrahamik. Gereja-Gereja harus terus berdoa dan mendukung semua upaya kemanusiaan bagi ribuan pengungsi serta korban warga sipil yang terpapar konflik dan terancam oleh kekerasan di wilayah ini, apapun latar belakang suku, etnis, kebangsaan, maupun agama dan kepercayaan, ungkap Pdt. Gomar.
Dalam keprihatinan yang sama, PGI mengingatkan gereja-gereja di Indonesia, pemerintah, dan semua elemen bangsa, untuk juga menaruh perhatian bagi ketidak-adilan dan kekerasan yang merusak martabat kemanusiaan dalam peristiwa-peristiwa kekerasan di Pulau Rempang, Tanah Papua, dan wilayah lainnya di negeri tercinta Indonesia, pungkasnya.
