NAWACITApost.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera mengambil langkah tegas terkait konflik Israel-Palestina. Menurut Retno, langkah tegas itu diambil dengan menghentikan perang atau gencatan senjata.
Seruan ini menyusul masih berlangsungnya konflik antara Palestina dan Israel. Terlebih ribuan korban sudah berjatuhan akibat perang di Jalur Gaza, sejak 7 Oktober 2023 silam.
Adapun seruan mengambil langkah gencatan senjata merupakan salah satu dari tiga poin yang diminta Indonesia dalam debat terbuka atau High-Level Open Debate DK PBB di New York, Selasa (24/10/2023) waktu setempat. Poitn pertama, yaitu seruan terpadu untuk segera melakukan gencatan senjata.
Retno menyampaikan, gencatan senjata diperlukan lantaran suara peluru dan roket yang terus dijatuhkan sangat memekakkan telinga. Dukungan menyeluruh yang diberikan kepada satu pihak dalam konflik Israel-Palestina sejauh ini justru telah menyebabkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Sekaligus, kata Retno, melanggar hukum humaniter internasional.
"Merupakan kewajiban kita bersama mengakhiri siklus kekerasan sebelum meningkat menjadi bencana regional dan global," kata Retno, dikutip Rabu (25/10/2023).
Permintaan kedua adalah memprioritaskan akses bantuan kemanusiaan. Pasalnya, lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza menggantungkan hidup dari bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sayangnya sejauh ini, pengiriman bantuan sebagian besar tidak dapat bergerak dan selalu berada dalam bahaya baku tembak.
"Dewan Keamanan (PBB) harus segera mendesak agar akses kemanusiaan aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter," ucap Retno.
Permintaan ketiga, DK PBB harus mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan. Retno meminta DK PBB memanfaatkan kekuatan besar yang telah dimilikinya agar jalan yang ditempuh lebih manusiawi. Menurut Retno, Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.
"Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan yang besar, dan dengan kekuasaan yang besar terdapat pula tanggung jawab yang besar untuk mengatasi situasi saat ini di Gaza," tandas Retno.
