[contact-form][contact-field label="Nama" type="name" required="true" /][contact-field label="Surel" type="email" required="true" /][contact-field label="Situs web" type="url" /][contact-field label="Pesan" type="textarea" /][/contact-form]
Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Keuntungan Indonesia, jika mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (raw material) hanya 20 triliun rupiah per tahun.
Baca Juga : Peringati Hari Sumpah Pemuda, DPC Bara JP Gunungsitoli adakan Lomba Pidato Kebangsaan
Cara ekspor bahan mentah ini, era Jokowi dihentikan dengan mengekspornya dalam bentuk non mentah, keuntungannya mencapai 300 triliun rupiah per tahun.
Rupanya cara-cara tak terhormat negara tujuan ekspor, terutama Eropa menghendaki ayah dari Kaesang Pangarep ini melakukan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah.
Karena, Jokowi tak mau diatur negara pengeskpor, maka mereka menggugatnya ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Indonesia kalah. Jokowi pun mengajukan banding.
Terkait hal itu, Ketua Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Frans Ansanay, angkat suara, ketika dihubungi nawacitapost di Jakarta, Jumat sore (2/12/2022), mendukung penuh langkah Jokowi yang mengajukan banding tersebut.
Seharusnya, Uni Eropa ikuti aturan main yang kita buat, jangan hanya menyenangkan mereka. Seolah-olah kita adalah objek yang bisa diperintah sesuka mereka, ungkap Frans Ansanay.
Pasalnya, Indonesia punya kepentingan ekspor nikel tidak boleh dalam bentuk mentah, tegas Ansanay.
Bahkan, kalau mereka melakukan embargo, kami siap menghadapinya, sebab negara kita melimpah sumber daya alamnya, jelasnya.
"Kalau mereka (Uni Eropa) terus melakukan pemaksaan kehendak, kami siap melakukan aksi damai dengan mendatangi kedutaan besar negara-negara Eropa, " tandasnya.
Frans Ansanay sepakat dengan Jokowi, untuk melarang ekspor mentah, karena tidak ada nilai tambah bagi negara. Hilirisasi industri akibat pelarangan ekspor nikel dalam bentuk mentah telah memberikan nilai tambah di dalam negeri dan bisa dirasakan oleh rakyat. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan, seperti di sini 27 ribu tenaga kerja yang bisa direkrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan-kiri. Ini yang mengirim misalnya nickel ore ini dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri.
-
Yang jelas dan pasti, Indonesia tidak akan melemah, mengajukan banding kembali atas kebijakan penyetopan ekspor bijih nikel. Indonesia ingin menjadi negara maju serta menciptakan lapangan kerja yang banyak. Maka, ketika Indonesia melarang ekspor nikel, negara Eropa terkena dampaknya dari banyak pabrik yang tutup hingga naiknya angka pengangguran, tandas Frans Ansanay.
Gugatan Uni Eropa berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah sejak 2020.
Uni Eropa menyebut kebijakan itu melanggar Artikel XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Indonesia melawan gugatan Uni Eropa atas sengketa DS 592-Measures Relating to Raw Materials tersebut.
