AS, NAWACITA- Amerika Serikat berencana mengumpulkan dana US$50 miliar atau Rp708 triliun bagi Palestina dan negara-negara tetangganya, dalam proposal perdamaian dengan Israel yang akan dirilis pada Selasa dan Rabu pekan ini di Bahrain. Pembahasan itu akan dipimpin oleh penasihat Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner.

Untuk pertama kalinya, pemerintahan Presiden Donald Trump mengungkap isi proposal perdamaiannya itu, yang berisikan peta jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.

"Perdamaian hingga kesejahteraan merupakan upaya internasional paling ambisius dan menyeluruh bagi rakyat Palestina di masa kini," demikian pernyataan Gedung Putih dalam proposalnya tersebut, Minggu (23/6).

"(Proposal) ini memiliki kemampuan dasar untuk mengubah Tepi Barat dan Jalur Gaza dan membuka babak baru dalam sejarah Palestina-yang didefinisikan, bukan oleh kesulitan dan kehilangan, tapi dengan kebebasan dan martabat," lanjut pernyataan itu.

Dalam proposalnya, AS mengatakan penggalangan dana ratusan triliun itu akan dilakukan selama satu dekade ke depan.

Selain menggalang dana, Gedung Putih juga menggandakan produk domestik bruto Palestina itu dalam satu dekade terakhir.

Washington juga menargetkan dapat menurunkan tingkat pengangguran Palestina yang tinggi sebanyak satu digit dengan menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi rakyat Palestina.

Negeri Paman Sam berencana mengintegrasikan Palestina dengan negara-negara tetangganya untuk mempermudah rencananya itu.

Dikutip AFP, Gedung Putih merasa yakin inisiatifnya ini memiliki kekuatan untuk mengubah ekonomi Palestina yang bermasalah.

AS menuturkan seluruh dana pembangunan Palestina akan dikelola oleh bank pembangunan multinasional agar terhindar dari praktik korupsi.

Meski terdengar menjanjikan, pemerintah Palestina menolak rencana damai gagasan AS itu dan menganggap pemerintahan Trump yang pro-Israel ingin "membeli" Palestina dan merampas hak mereka untuk merdeka.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali menegaskan penolakan terhadap prakarsa peta perdamaian ekonomi AS tersebut. Ia menyebut rencana reformasi ekonomi harus dilakukan setelah ada solusi politik bagi Palestina-Israel.

"Kami sudah menyatakan tidak akan menghadiri forum di Bahrain. Alasannya adalah permasalahan ekonomi tidak boleh dibahas sebelum problem politik," kata Abbas.

Palestina menganggap AS hendak menggoda mereka dengan janji menanamkan modal miliaran dolar, supaya menghindari membahas permasalahan politik dengan Israel terutama soal wilayah yang masih diduduki.

Penasihat Abbas, Hanan Ashrawi, mendesak jika berniat serius menjadi penengah dengan Israel dan membuat perdamaian di Timur Tengah, AS harus mengutamakan tuntutan mereka.

"Pertama cabut blokade Jalur Gaza, hentikan pencaplokan tanah, sumber daya dan uang kami oleh Israel, berikan kami kebebasan untuk mengendalikan perbatasan, langit, dan perairan kami. Kemudian biarkan kami membangun ekonomi sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat," kata Ashrawi.