Bandung, NAWACITAPOST.COM - Wujud integritas, kerjasama dan komitmen dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Sudjonggo pimpin rapat Rencana Aksi dan Target Prioritas Kelompok Kerja (POKJA) Wilayah Bebas dari Korupsi WBK/WBBM Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan langsung di Ruang Rapat Sahardjo dan secara virtual di ruang kerja masing-masing, pada hari ini Kamis (10/02/22).
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini, Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Gatut Setiawan, Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi Dan Teknologi Informasi Ginni Dewi Ridhawati dan seluruh anggota POKJA Kantor Wilayah.
-
Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Hasil Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi persiapan pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
Baca Juga: PWI Kota Bandung Bersama SMSI Jabar, Deklarasikan Labkum Pers
Adanya perubahan peraturan tentang pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM yang semula adalah Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 menjadi Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021.
Perubahan kebijakan pembangunan ZI, adanya proses penilaian secara berjenjang sebelum diajukan ke Tim Penilai Internal (TPI) dari Unit Kanwil dan Unit Eselon I Pembina, Bagi instansi pemerintah yang telah banyak satkernya mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM yaitu lebih dari 30%.
-
Maka instansi tersebut tidak perlu mengajukan satkernya lagi untuk diajukan mendapatkan menuju WBM/WBBM. Perubahan Syarat Pengajuan dan penetapan satker menuju WBM dan WBBM.
Baca Juga: Walikota Bandar Lampung Bantu Sarana Warga Binaan Lapas Kelas I Bandung
Belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik tentang pembangunan ZI, peta risiko yang komprehensif untuk memitigasi setiap potensi-potensi terjadinya pelanggaran integritas, belum sepenuhnya efektik dalam penanganan aduan pengguna layanan/stakeholder, inovasi yang belum optimal dan Survei IPK dan IKM yang tidak memenuhi kriteria. Merupakan faktor pemicu satker gugur dalam penilaian.
Pada kesempatan ini, Sudjonggo mengajak, “Mari kita bekerjasama, bangkit dan lahirkan inovasi-inovasi kekinian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita bangkit dari kegagalan tahun lalu, ciptakanlah inovasi yang diharapkan juga mampu menghapus kejenuhan pegawai sehingga target dapat tercapai dan kinerja maksimal. Kita kumpulkan ide gagasan dan membahasnya sekarang.” ajaknya.
Baca Juga: Kanim Kelas I TPI Bandung Deklarasi Janji Kinerja 2022 Dihadapan Kadivim Kanwil Kemekumham Jabar
Selanjutnya, setiap ketua POKJA pun menyampaikan usulannya dan dibahas secara komprehensif. Di akhir rapat, maka didapat poin-poin penting yang menjadi catatan diantaranya, kelengkapan administrasi pada setiap kegiatan, pembangunan ruang sekretariat POKJA WBK/WBBM yang multiguna, pertimbangan pengadaan studio podcast, pertimbangan layanan satu pintu/satu atap dan integrasi layanan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
https://www.youtube.com/watch?v=W2d7oUrRCck