Jakarta, NAWACITAPOST - Kepala Kantor Imigrasi, Ujang Cahaya serta pejabat structural dan pegawai mengikuti Safari Penguatan Mitra Kerja Strategis (PMKS) secara virtual oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu didampingi oleh Inspektur Wilayah II, Icon Siregar serta para auditor di jajaran Inspektur Wilayah II. Safari Penguatan Mitra Kerja Strategis kali ini diikuti oleh 19 satuan kerja pada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, Senin (26/07/2021).

Kegiatan diawali dengan Laporan capaian kinerja sampai dengan B06 yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ilham Jaya. Ia berharap penguatan yang diberikan oleh inspektur jenderal dapat menjadi acuan ke depannya bagi seluruh satuan kerja baik di tingkat wilayah maupun UPT untuk mencapai kinerja yang baik khususnya dalam meraih predikat WBK/WBBM.

“Capaian kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah sampai dengan B06 telah mencapai 100%, untuk SMARTnya kita sudah mencapai 91,28 % dan realisasi anggaran sudah mencapai 53% pak Irjen," ungkapnya dalam laporan tertulis

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Irjen Kemenkumham, Razilu. Pada awal sambutannya, Ia mengajak semua agar ‘jangan berpikir yang terbaik, tapi berpikir yang terbaik itu lebih penting dari pada berusaha menjadi yang terbaik’.



“Kalo kita selalu berpikir yang terbaik selalu timbul keikhlasan, semangat yang meluap-luap, dibarengi dengan kesadaran penuh," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa safari ini dilakukan untuk mengawal, dan memastikan terwujudnya keagungan kemenkumham ingin mengimplementasikan paradigma baru di dalam internal audit.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah mewujudkan keagungan kemenkumham secara bermartabat. Untuk itu, ia mengingatkan agar harus “berkinerja tinggi” secara bertanggungjawab dengan “zero penyimpangan dan zero complain” yang merupakan roh pembangunan Zona Integritas.

Selain itu, ia menambahkan “jika kita mampu menghadirkan 3 budaya yaitu budaya melayani, budaya integritas, dan budaya anti korupsi maka Bapak/Ibu tanpa penilaian Menpan RB sudah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) secara nyata," tandasnya