hukum

Sidang Korupsi Kuota Haji: Gus Alex Mengaku Tak Berani Tolak DPR

Jumat, 20 November 2026 | 14:57 WIB
Ilustrasi jemaah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. (Sumber: Umrah.pk)
 
NAWACITAPOST.COM — Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 19 November 2026, mengungkap pengakuan mengejutkan dari mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
 
Di hadapan majelis hakim, ia mengaku tidak memiliki keberanian untuk menolak sejumlah permintaan yang datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Pengakuan tersebut mencuat ketika Gus Alex menjalani pemeriksaan sebagai pihak yang terkait dalam perkara yang menyita perhatian publik luas.
 
Baca Juga: Ledakan Energi Haaland dan Bahaya Tersembunyi di Balik Piring Makan Sang Predator Gol
 
Situasi penuh tekanan disebut menjadi faktor yang mendorongnya memilih mengakomodasi berbagai permintaan tersebut ketimbang menyatakannya ditolak secara terbuka.
 

Tekanan di Ruang Sidang dan Alasan Ketakutan

Dalam jalannya persidangan, hakim anggota Adek Nurhadi mencecar Gus Alex mengenai sikapnya yang tidak menolak permintaan anggota DPR, padahal ia memahami tata kelola penyelenggaraan ibadah haji harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 
Majelis hakim bahkan mengurai opsi sikap tegas yang seharusnya dapat ditempuh apabila sebuah permintaan menyimpang dari koridor regulasi.

Hakim sempat melontarkan pertanyaan langsung untuk menguji apakah opsi penolakan tegas pernah terlintas di benak saksi maupun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut.
 
Baca Juga: Membara di Kupang: Kapolda NTT Bersumpah Usut Tuntas Kasus Bupati Tanpa Mundur

“Tidak, saya tidak mau. Apakah pernah terpikir seperti itu?” tanya hakim kepada Gus Alex.

Menjawab pertanyaan tersebut, Gus Alex secara terbuka menyatakan bahwa rasa takut membuat dirinya urung melakukan penolakan secara langsung di hadapan pihak yang mengajukan permintaan.

“Saya takut, Yang Mulia,” jawab Gus Alex di ruang sidang.

Majelis hakim tidak berhenti pada pengakuan rasa takut itu. Hakim kembali mempertanyakan mengapa Gus Alex tidak mengambil langkah ekstrem berupa pengunduran diri dari posisinya, atau setidaknya melaporkan tekanan tersebut kepada Menteri Agama pada masa itu, Yaqut Cholil Qoumas.
 
Baca Juga: Taruhan Nyawa Satwa Langka, Kemenhut Tegaskan Relokasi Badak Jawa Butuh Kajian Ilmiah
 
 
 
 
 
 

Menangani Sendiri dan Rincian Permintaan

Dalam keterangannya, Gus Alex mengakui bahwa sejumlah persoalan akibat permintaan tersebut ditanganinya sendiri tanpa melibatkan Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut.
 
Ia beralasan langkah tersebut diambil demi menjaga agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 tidak mengalami gangguan. Majelis hakim menilai pendekatan tersebut tidak tepat.
 
Menurut pandangan hakim, setiap persoalan yang bersumber dari permintaan pihak luar semestinya diteruskan dan dilaporkan kepada pimpinan atau atasan, bukan diupayakan penyelesaiannya melalui langkah-langkah yang tidak semestinya.
 
Baca Juga: KDM Sayangkan Pencopotan Foto Gibran di DPRD Jabar: Demokrasi Butuh Adab

Lebih jauh, persidangan juga menyingkap substansi permintaan yang disampaikan oleh anggota DPR seputar proses pembahasan maupun teknis penyelenggaraan haji.
 
Permintaan yang terungkap di persidangan mencakup:

  • Alokasi peluang usaha katering bagi jemaah haji.

  • Pengadaan dana yang dikaitkan dengan upaya memperlancar pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

  • Pemenuhan kebutuhan kegiatan pimpinan Komisi VIII DPR.

Baca Juga: Bangun Birokrasi Berkualitas, Wali Kota Bekasi Resmikan Launching Manajemen Bertalenta

Pada bagian pemeriksaan sebelumnya, Gus Alex juga menerangkan bahwa sebagian dari permintaan tersebut ditindaklanjuti atas inisiatifnya sendiri.
 
Selain itu, ia mengungkapkan sempat meminjam sejumlah dana dari pihak lain guna mencukupi kebutuhan yang timbul selama proses tersebut berlangsung.
 

Pembuktian Hukum Masih Berjalan

Rangkaian keterangan yang disampaikan Gus Alex di persidangan menjadi bagian dari proses pemeriksaan saksi dan pembuktian materi perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024.
 
Aparat penegak hukum dan majelis hakim masih mendalami setiap fakta persidangan guna mengonstruksikan peran serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.
 
Baca Juga: Kobaran Kekuatiran: Kebutuhan Mendesak Bikin Warga RI Cari Pinjol, OJK Soroti Tren Ini

Sesuai prinsip peradilan pidana, seluruh sangkaan dan dugaan tindak pidana dalam perkara korupsi kuota haji ini tetap berada dalam koridor pembuktian di persidangan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.(***)

Tags

Terkini