NAWACITAPOST.COM — Dana penanganan bencana yang seharusnya menjadi tumpuan keselamatan masyarakat kini ikut disorot dalam pusaran kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang pelicin dari pihak swasta kepada oknum pejabat BNPB sebagai imbalan atas proyek pengadaan barang dan jasa.
Langkah pendalaman ini dilakukan setelah tim penyidik memeriksa Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan, bersama sejumlah saksi dari kalangan pengusaha dan pihak swasta lainnya.
KPK Telusuri Aliran Uang Proyek BNPB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap para saksi difokuskan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa serta dugaan penyerahan sejumlah uang kepada oknum di lingkungan BNPB.
"Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kickback kepada oknum di BNPB," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 18 November 2026.
Selain Nyanyang Ridwan, penyidik turut memeriksa Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer Elfi Dwi Agustin, Haedar Taher, Ilhamsyah Diego Pratama, serta Aria Pranarka.
Seluruh saksi tersebut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk didalami perannya terkait proyek yang dikerjakan perusahaan masing-masing.
Baca Juga: Babak Baru Kepatuhan Pajak di Timur Indonesia: Kanwil DJP Papabrama Kawal Keringanan Sanksi
Dana Siap Pakai Diduga Disalahgunakan
Perkara rasuah ini berkaitan erat dengan proyek pengadaan yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Anggaran darurat tersebut semestinya dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, bencana hidrometeorologi, serta situasi darurat kebencanaan lainnya.
Dalam situasi darurat, regulasi memang memperbolehkan mekanisme penunjukan langsung. Namun, KPK menduga celah kekhususan tersebut justru disalahgunakan oleh para pihak terkait hingga memicu benturan kepentingan.
Penyidik menduga praktik pemberian uang imbalan kepada oknum BNPB ini terjadi secara berulang kali. Saat ini, KPK masih menghitung nilai total proyek sekaligus besaran uang suap yang mengalir.
Baca Juga: Pundi-Pundi Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Menkeu Suahasil Optimistis Target APBN Tercapai
Sebelumnya, lembaga antirasuah juga telah mengendus berbagai modus kecurangan, mulai dari praktik pinjam bendera perusahaan, pengaturan pemenang tender, hingga penggelembungan harga pengadaan.
Lima Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam pengusutan skandal korupsi pengadaan di BNPB ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terbagi ke dalam dua klaster perkara.
Penyidikan terus bergulir guna membongkar tuntas keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk melacak jejak aliran dana panas dari perusahaan penyedia barang dan jasa ke kantong oknum pejabat BNPB.(***)