SIDOARJO, NAWACITAPOST.COM - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Tristiantoro Adi Wibowo, memberikan penjelasan terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengangkutan tahanan menuju Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rutan menegaskan kewenangannya sebatas memfasilitasi dan menyiapkan tahanan sesuai daftar permintaan yang diajukan pihak kejaksaan.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul munculnya pengakuan seorang mantan terdakwa mengenai dugaan permintaan uang Rp200 ribu hingga Rp500 ribu untuk mendapatkan tempat duduk di bagian belakang kendaraan pengangkut tahanan. Bahkan, muncul pula tudingan adanya perlakuan kasar hingga pemukulan terhadap tahanan yang tidak mampu membayar.
Menanggapi informasi tersebut, Tristiantoro menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menyiapkan tahanan berdasarkan daftar nama yang diajukan oleh pihak kejaksaan untuk kepentingan persidangan.
"Pada prinsipnya, pihak Rutan hanya memfasilitasi dengan menyiapkan tahanan sesuai daftar tahanan yang diajukan oleh pihak kejaksaan," jelasnya.
Terkait dugaan pungutan untuk pengaturan tempat duduk maupun persoalan teknis lainnya selama proses pengangkutan dan pengawalan tahanan, pihak Rutan menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak pengawasan di lingkungan kejaksaan.
"Secara teknis, apabila ada dugaan pungli terkait tempat duduk dan sebagainya, bisa dikonfirmasi kepada pihak pengawasan di kejaksaan," Tutupnya.
Diketahui sebelumnya dugaan pungli tersebut sebelumnya mencuat setelah seorang mantan terdakwa mengaku pernah dimintai uang dengan nominal ratusan ribu rupiah untuk bisa menempati bagian belakang kendaraan pengangkut tahanan saat perjalanan menuju PN Surabaya.
Narasumber juga menyebut tahanan yang tidak memiliki uang diduga mendapat perlakuan berbeda, bahkan mengalami kekerasan dari oknum petugas pengawal. Namun, pengakuan tersebut hingga kini belum terverifikasi secara independen.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut hak-hak tahanan yang berada dalam pengawasan aparat negara. Proses pengangkutan menuju persidangan semestinya berjalan sesuai prosedur, tanpa pungutan di luar ketentuan, intimidasi, maupun tindakan kekerasan.
Untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, diperlukan penelusuran dari institusi yang memiliki kewenangan dalam pengangkutan dan pengawalan tahanan, termasuk mekanisme penempatan tahanan di kendaraan serta pihak yang bertanggung jawab selama perjalanan dan berada di lingkungan pengadilan.(ibank)