Jakarta, NAWACITA- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merilis jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lulus verifikasi dan akreditasi.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPHN Prof Benny Riyanto, untuk periode 2019-2021 yang lulus sebanyak 524 OBH.
“OBH yang lulus verifikasi akreditasi periode 2019-2021 bertambah 119 OBH. Untuk OBH pada periode sebelumnya sebanyak 405 OBH dinyatakan lulus sehingga totalnya menjadi 524 OBH, kata Benny dalam konferensi pers di gedung Press Room Kemenkumham, Jum’at (04/1).
Benny menegaskan fungsi verifikasi dan akreditasi OBH untuk menjaring OBH yang berintegritas dan berkualitas terutama dalam hal pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu.
“Sebagai bagian dari pemenuhan hak akses terhadap keadilan,” ujarnya.
BPHN Kemenkumham mencatat, bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akreditasi periode Tahun 2013-2015 dengan rata-rata anggaran sebesar Rp 45 Miliar untuk 310 OBH.
Kemudian pada periode Tahun 2016-2018 dengan rata-rata anggaran sebesar 48 Miliar untuk 405 OBH. Sedangkan untuk periode penyelenggaraan Tahun 2019-2021 sebesar 53M untuk 524 OBH.
Benny mengungkapkan bahwa, OBH tersebut mendapat dana melaksankan bantuan hukum melaui APBD dan APBN. Ia menjelasksan, bahwa BPHN Kemenkumham juga berterimakasih kepada pihak Pemda ikut bersinergi memberikan bantuan dana hukum bagi OBH.
Menurutnya, untuk membantu masyarakat tak mampu mendapatkan keadilan.
“Maka tiap OBH yang tercatat di Aplikasi SIDBANKUM tidak akan dapat mendapat bantuan dana lagi,” ujarnya. “Selain itu melalui Aplikasi SIDBANKUM, tiap OBH diawasi dan diukur indeks kinerjanya,” tambahnya.
Untuk diketahui OBH pada periode ini diikuti sebanyak 864 pendaftar terdiri dari 512 OBH baru dan 405 OBH lama yang pelaksanaanya dilakukan sejak bulan Agustus 2018.
Dalam menentukan kelulusan ini, BPHN dibantu oleh 7 orang panitia yang terdiri dari Yosep Adi Prasetyo (Tokoh Masyarakat-Ketua Dewan Pers Indonesia), Kartini Istikomah (Dosen- Komisioner Ombudsman 2011-2016), Taswem Tarib (Akademisi danDosen Universitas Jayabaya juga Mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta), Choky Risda Ramadhan (Akademisi dan Dosen Universitas Indonesia, Ketua MAPPI) dan Asfinawati (Praktisi, Advokat, Ketua Umum YLBHI).