Adapun, Kegiatan Rapat Kerja Teknis Palayanan Hukum Administrasi Hukum Umum Tahun 2023 ini menghadirkan berbagai narasumber yang diawali dengan paparan dari Direktorat Pengawasan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Peran Pengawasan OJK Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Keuangan.
Selanjutnya, selaku pembicara kedua, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI bapak Ida Asep Somara, Bc.I.P., S.Sos., M.M. yang menyampaikan arah kebijakan tahun 2024 ke peningkatan pelayanan public dan rencana aksi stragis. MPD harus terus mengingatkan ke notaris untuk melaporkan laporan wasiat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Terakhir, Materi dari Inspektur Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM RI menyampaikan tentang Fungsi APIP dalam Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Materi dari Direktur Perdata bapak Santun Maspari Siregar, beliau menyampaikan isu strategis dan target kinerja untuk di implementasikan di Wilayah. Seperti BO, PMPJ, dan Perseroan Perorangan. Sementara kegiatan fidusia masih perlu diperhatikan.