Surabaya NAWACITAPOST - Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia (AHBI) DPW Jawa-Bali kembali menggandeng Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) menggelar Crash Programme Pendidikan khusus Pengacara Pajak (PKPP).
Terselenggara di Raung Metting room Sahid Hotel Surabaya, Sabtu (23/9/2023), Crash Programme Angkatan VIII DPW Jatim-Bali ini diikuti oleh para pengacara dibawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Sebagai pengajar, Petrus Loyani Direktur AHBI menuturkan betapa pentingnya pendidikan khusus perpajakan bagi profesi pengacara. "Saat ini, yang menggeluti profesi sebagai pengacara semakin berjubel, maka dari itu, mulai sekarang saya mengajak mereka mau mengubah paradigma untuk memiliki spesialisasi, memiliki kekhususan, dan keahlian yang lebih daripada yang lain," tutur Petrus
"Ketika pengacara pada umumnya mau belajar menjadi pengacara yang spesialis, khususnya di bidang pajak, saya percaya masa depannya akan jauh lebih dan penuh harapan," katanya.
Pernyataan ini menurut Petrus didasari atas putusan perkara MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Kamis (25/5/2023) lalu. Perkara ini menguji konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
"Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak yang diawal dilakukan oleh Departemen keuangan, secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 akan diserahkan ke Mahkamah Agung," terang Petrus mengutip Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah dilakukan perubahan.
"Artinya, pengadilan pajak sudah harus berada di bawah kekuasaan penuh mahkamah agung, sehingga ini merupakan suatu kesempatan emas bagi para pengacara pajak tampil untuk berkiprah di pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus," ungkap Petrus Loyani yang juga selaku Ketua Umum PERJAKIN ini.
Menurut Petrus, sebagai pengadilan khusus, pengacara yang ber-acara hanya boleh diikuti oleh pengacara pajak dan hakim-hakimnya pun harus ahli pajak.
Petrus menambahkan, untuk PKPP angkatan ke VIII ini lebih diisi dengan dialog-dialog dan diskusi hal-hal yang menarik, penuh pertanyaan-pertanyaan yang bagus, sangat dalam dan konstruktif.
"Dan itu memancing saya untuk memberikan apa sebenarnya keunggulan dari profesi pengacara pajak," kata Advokat yang sering menjadi saksi ahli di persidangan Pajak ini.
Ia mencontohkan, beberapa peserta tadi mempertanyakan tentang perbedaan rumusan dalam suatu pasal dalam perspektif ilmu hukum, antara perspektif hukum umum dengan hukum perpajakan.
"Adapula pertanyaan terkait implikasi hukum jika ada kesalahan WP (Wajib Pajak, red) di dalam perhitungan. Dan itu tadi mengundang perdebatkan yang cukup panjang dan menarik," tandas Petrus Loyani.
Disisi lain, Rudi peserta PKPP AHBI angkatan VIII mengaku mendapat pengalaman baru tentang dunia perpajakan yang selama ini banyak orang ataupun para Advokat malas untuk mengupas atau mengikuti pelatihannya.
"Perpajakan ini terlihatnya seperti banyak hitungan, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu," ungkap Rudi yang selama ini berkecimpung menjadi Advokat dibawah naungan Peradi.
"Dengan kita mengikuti PKPP ini, kita semakin mendalami apa itu pajak. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhubungan dengan pajak," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Rudi mengajak teman se-profesinya di bidang hukum untuk ikut bergabung.
"Jangan ragu-ragu untuk gabung mendalami dunia perpajakan dibawah bimbingan Perjakin," tukas Rudi. (BNW)
