NAWACITAPOST.COM - Gagasan besar Corporate University (Corpu) masih jadi fokus utama dalam visi misi Kemenkumham kedepannya. Corpu sendiri telah digaungkan oleh Kemenkumham sejak tahun 2019 sebagai langkah percepatan pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi pegawai di Kemenkumham.
Bertempat di Hotel Mercure Jakarta Batavia pada Kamis (7/11), BPSDM Kumham menggelar kegiatan dengan tema _Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan_.
Kegiatan yang memasuki hari kedua ini dihadiri oleh Pimti Madya Kementerian Hukum dan Kakanwil Kemenkumham seluruh Indonesia.
Didampingi oleh Kadiv Administrasi Muslim Alibar, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan didaulat menjadi Ketua Komisi II untuk membahas Pedoman Pelaksanaan Corporate University. Dalam Komisi II ini juga hadir Asesor Ahli Utama M. Arifin sebagai pengarah.
Terdapat 3 komisi dibentuk dalam kegiatan ini yang beranggotakan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia.
Baca Juga: Gandeng TNI-Polri, Kemenkumham NTB-Rutan Praya Geledah Kamar Hunian WBP
Sedangkan Komisi I membahas Peraturan Menteri Hukum tentang Akselerasi Pengembangan Kompetensi Strategi Corporate University dan Komisi III membahas Keputusan Menteri Hukum terkait Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
"Semoga rapat Komisi II ini dapat melahirkan draft Peraturan Menteri Hukum terkait Corpu yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh Kementerian Hukum dan juga Kementerian lainnya yang merupakan bagian dari Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan," ungkap Parlindungan.
Parlindungan juga menambahkan, urgensi pembentukan Peraturan Menteri Hukum ini didasari pada masih banyaknya yang belum memahami terkait pelaksanaan Corpu, sehingga dirasa perlu untuk membentuk Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaannya.
Dengan adanya pembahasan draft Peraturan Menteri Hukum terkait Corpu ini, diharapkan dapat melahirkan pedoman pelaksanaan Corpu agar terbentuk SDM yang handal, mampu beradaptasi, berintegritas, serta dapat memberikan kinerja yang lebih berdampak pada masyarakat.
Artikel Terkait
Lapas Perempuan Mataram Kanwil Kemenkumham NTB Gandeng Puskesmas Bentuk Kader Posyandu
Kanwil Kemenkumham NTB Optimis Permohonan Kekayaan Intelektual di NTB Naik Pesat
Gandeng TNI-Polri, Kemenkumham NTB-Rutan Praya Geledah Kamar Hunian WBP
Anjangsana ke Ditjen AHU, Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham NTB Bahas PPNS
Kanwil Kemenkumham NTB Tegaskan Komitmennya dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah