Jakarta, NAWACITAPOST- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (AHok) kembali berkomentar soal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan PT Pertamina (Persero).

Ahok menyebut terdapat banyak kontrak yang dimiliki BUMN justru menguntungkan pihak lain. Tidak Terkceuali kontrak yang ada di Pertamina.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/politik/2021/12/03/dedi-mulyadi-semprot-tiga-anggota-dprd-purwakarta-saat-kepergok-main-catur/

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono meminta agar pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk ditindaklanjuti.

“Kalau kata Ahok banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN dan direksi BUMN di lindungi oleh oknum BPK saat BUMN tersebut di audit, berarti ada jaringan mafia auditor di BPK selama ini yang kong kalikong dengan direksi BUMN yang melakukan kontrak dengan pihak lain yang mana kontrak kontrak tersebut merugikan akhir merugikan BUMN tersebut ,” kata Arief kepada NAWACITAPOST, Jumat (3/12/2021).

Arief meminta untuk menindaklanuti pernyataan Ahok, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaaan Agung serta Polri harus turun tangan untuk memberantas jaringan mafia auditor auditor di BPK.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/nasional/2021/12/03/bikin-geram-panglima-tni-jenderal-andika-perkasa-tegur-kasrem-merauke-yang-main-handphone-saat-zoom-meeting/

‘Karena sudah dipastikan banyak dana dana setoran yang mengalir ke oknum oknum pejabat dan petinggi BPK selama ini yang melakukan audit BUMN,” kata Arief.

Menurut dia, jika ada kontrak kontrak di BUMN yang merugikan di BUMN sudah dipastikan itu sebuah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN dan jaringan nya di BUMN tersebut.

 

Dan jika rugi dipastikan agar saat di audit BPK menjadi laporan keuangan BUMN berstatus WTS ( wajar tanpa syarat) atau dinyatakan dalam audit tersebut hanya sebagai kerugian biasa yang bukan dilakukan secara sengaja oleh jajaran direksi sudah dipastikan ada upeti ke oknum oknum Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

 

“Nah sekarang tinggal KPK dan Kejaksaan Agung untuk bekerja membersihkan direksi BUMN dan Oknum Petinggi BPK yang selama ini terima upeti dari BUMN,” ucapnya.

 

Seperti diketahui, Komut PT Pertamina, Ahok mengungkapkan, banyak kontak di BUMN yang sangat merugikan BUMN, termasuk Pertamina. “

Jadi banyak kontrak BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Jadi itu yang saya marah, ini yang lagi kita koreksi ini. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain, itu mens rea-nya ada,” kata Ahok dalam You Tube, berapa waktu lalu.