JAKARTA, NAWACITAPOST.COM – Kalau pemberi uang sudah duduk di kursi terdakwa, lalu kapan pihak yang disebut menerima ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan? Pertanyaan inilah yang kini ditagihkan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur 2019–2024.
Bertahun-tahun sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak pada 14 Desember 2022, perkara dana hibah Jatim dinilai masih menyisakan pekerjaan besar. Sebanyak 11 tersangka dalam tiga klaster disebut belum menjalani persidangan. Kondisi ini memunculkan kritik keras: apakah KPK benar-benar serius membongkar seluruh jaringan perkara, atau penanganannya justru berjalan setengah jalan?
Desakan tersebut disuarakan Jaka Jatim melalui aksi di depan Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Koordinator Aksi Jaka Jatim, Musfiq, mempertanyakan lambannya proses hukum terhadap para tersangka yang masih tersisa. Ia mengingatkan, perkara korupsi dengan dugaan keterlibatan banyak pihak tidak boleh hanya berhenti pada sebagian pelaku.
"Jangan sampai KPK terlihat begitu berani terhadap pemberi, tetapi justru lamban ketika berhadapan dengan pihak yang diduga menerima. Kalau semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, mengapa proses hukumnya tidak berjalan berimbang? Hukum jangan sampai terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," tegas Musfiq.
Jaka Jatim mencatat, dari 20 tersangka yang menjadi sorotan dalam tiga klaster perkara, masih ada 11 orang yang belum diadili. Rinciannya, satu tersangka dalam klaster Kusnadi, tujuh tersangka dalam klaster Anwar Sadad, serta tiga tersangka dalam klaster Achmad Iskandar.
Sorotan paling keras diarahkan kepada klaster Anwar Sadad. Sebab, empat tersangka dalam klaster tersebut telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, tetapi seluruhnya merupakan pihak pemberi. Sementara tujuh tersangka lainnya, termasuk Anwar Sadad, masih belum menjalani persidangan.
Berdasarkan dakwaan JPU KPK yang disoroti Jaka Jatim, terdapat pemberian uang kepada Anwar Sadad sebesar Rp22,2 miliar. Musfiq menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi KPK untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan para tersangka lainnya.
"Empat orang sudah disidangkan, sementara tujuh tersangka lainnya bagaimana? Jangan sampai publik bertanya-tanya, mengapa yang satu sudah diproses, sedangkan yang lain masih menunggu tanpa kepastian. KPK harus membuka persoalan ini secara transparan," ujarnya.
Menurut Musfiq, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak pemberi. KPK harus menelusuri seluruh rantai dugaan korupsi, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif Pemprov Jatim. Tentu, seluruh proses harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan ini semakin serius ketika Jaka Jatim mengungkit isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum Kusnadi yang dibuka dalam persidangan pada Februari 2026. Dalam BAP tersebut, sebagaimana dikutip dalam rilis Jaka Jatim, terdapat keterangan mengenai dugaan pembagian jatah ijon hibah Pokir kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
Rilis Jaka Jatim menyebut dugaan alokasi 30 persen untuk gubernur dan wakil gubernur, 5–10 persen untuk Sekretaris Daerah, serta masing-masing 3–5 persen untuk Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan kepala OPD.
Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar Jaka Jatim mendesak KPK membuka kemungkinan klaster baru di lingkungan Pemprov Jatim. Jika dugaan aliran ijon tersebut memiliki dasar bukti, penyelidikan tidak boleh berhenti hanya karena menyentuh lingkaran jabatan yang lebih tinggi.
Tak berhenti di situ, Jaka Jatim juga mempertanyakan keberadaan 11 aspirator siluman dalam penganggaran dana hibah APBD Jatim 2020–2021. Dalam rilisnya, organisasi tersebut menyebut terdapat 131 Pokir, sementara jumlah anggota DPRD Jatim sebanyak 120 orang. Selisih 11 aspirator itu dikaitkan dengan anggaran yang disebut mencapai Rp2,4 triliun.
"Pertanyaannya sederhana, siapa pemilik 11 aspirator tersebut? Siapa yang mengusulkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang menikmati anggarannya? Jangan sampai ada anggaran triliunan rupiah, tetapi pemilik kepentingannya justru tidak jelas. KPK harus berani membongkar sampai ke akar-akarnya," tandas Musfiq.