NAWACITAPOST.COM — Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang mengambil langkah proaktif dengan memberikan asistensi langsung kepada dua perusahaan hasil tembakau (PHT) pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang baru.
Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan hukum serta kelancaran operasional industri hasil tembakau sejak hari pertama beroperasi.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari akun resmi Facebook Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Selasa, 10 November 2026, kegiatan pendampingan intensif tersebut menyasar PT Samasta Jaya Calathea pada Jumat, 16 Oktober 2026, serta CV Makmur Barokah Sejahtera pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Asistensi ini difokuskan pada penguatan pemahaman regulasi di bidang cukai, khususnya mekanisme pencatatan dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi, yang memimpin langsung rangkaian kegiatan asistensi tersebut, menegaskan pentingnya membangun fondasi administrasi yang tertib sejak dini.
Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi cukai merupakan kunci utama untuk menghindari potensi pelanggaran hukum di kemudian hari.
“Dengan pencatatan dan pelaporan yang baik sejak awal, maka pengusaha dapat memenuhi kewajibannya secara tertib dan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan ketentuan cukai,” ungkap Pitoyo.
Dalam pelaksanaannya, tim dari Bea Cukai Malang tidak hanya memberikan sosialisasi satu arah, tetapi juga menggelar diskusi interaktif guna menggali informasi mendalam mengenai profil operasional masing-masing perusahaan.
Sesi ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi kendala di lapangan sekaligus merumuskan solusi strategis guna mengantisipasi hambatan yang mungkin timbul selama kegiatan produksi maupun distribusi barang kena cukai berlangsung.
Melalui program asistensi komprehensif ini, Bea Cukai Malang menaruh harapan besar agar PT Samasta Jaya Calathea dan CV Makmur Barokah Sejahtera mampu menjalankan kegiatan usahanya secara patuh, tertib hukum, serta berkelanjutan.
Langkah pengawalan dini ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen instansi dalam membina iklim usaha yang sehat, transparan, dan berdaya saing di wilayah Malang raya.(Redaksi)