NAWACITAPOST.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam terkait pembentukan student loan (pinjaman pelajar) sebagai respons terhadap tawaran kontroversial pembayaran uang kuliah melalui jasa peer to peer (P2P) lending di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sri Mulyani meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kemungkinan pengembangan solusi pinjaman pelajar ini.
"Saat ini, kita sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk kemungkinan mengembangkan yang disebut student loan," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/1/2024).
Baca Juga: Ganjarian Spartan Swiss Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Meski mengakui adanya kebutuhan mahasiswa akan akses pinjaman, Sri Mulyani juga mengingatkan terhadap potensi masalah jangka panjang yang bisa timbul, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat (AS).
Di sana, pembayaran cicilan student loan baru dimulai setelah mahasiswa lulus dan memasuki dunia kerja.
"LPDP, nanti akan merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman itu sehingga tidak memberatkan mahasiswa, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok yang tidak mampu," tambahnya.
Baca Juga: Hidden Gem di Kebumen, Pantai Lampon Simpan Keindahan yang Memesona Hingga Spot Foto Instagramable
Sri Mulyani menyoroti bahwa LPDP telah mengalami banyak modifikasi dalam perjalanan waktu. Dana abadi pendidikan sebesar Rp 139 triliun saat ini dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti penelitian, perguruan tinggi, pesantren, dan opsi untuk sektor pariwisata.
"Dana abadi LPDP juga sedang dikaji untuk diperluas pemanfaatannya di sektor pariwisata. Jadi LPDP sebagai instrumen dana abadi melakukan banyak hal merespons," tambahnya.
Dia menekankan bahwa LPDP bukan satu-satunya program untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan. "Kita punya dana pendidikan melalui transfer ke daerah, melalui Kemendikbud, BRIN, dan lain-lain. LPDP adalah complement-nya, jadi jangan kemudian memikirkan satu-satunya untuk mengadili semua isu hanya LPDP, enggak," tegasnya.