NAWACITApost.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKop-UKM) Teten Masduki menegaskan, TikTok tidak dilarang di Indonesia. Namun, kata dia, pemerintah hanya mengatur penggunaanya.

Teten menjelaskan, harus ada pemisahan antara TikTok Shop dengan TikTok sebagai media sosial. Dengan dipisahkanya kedua platform itu justru membuat pedagang memiliki banyak opsi untuk berjualan.

"Begini, soal TikTok itu bukan dilarang tapi kita mau atur. Kita sudah putuskan bahwa tidak boleh ada penggabungan sosial media dengan e-commerce karena ini punya potensi untuk memonopoli market," ujar Teten Masduki, di ICE BSD Tangerang, Kamis (28/9/2023).

Lebih lanjut Teten mengatakan, dengan pemisahan kedua platform ini juga bisa mencegah adanya shadowban untuk produk-produk UMKM. Untuk diketahui, shadowban di TikTok adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan platform TikTok dalam membatasi atau menyembunyikan visibilitas konten pengguna, secara tidak langsung tanpa memberikan pemberitahuan atau pemberitahuan jelas kepada pengguna.

Ketika seseorang mengalami shadowban, konten yang diunggahnya mungkin tidak akan muncul di halaman utama pengikutnya. Selain itu konten ini tidak akan terlihat oleh pengguna lain dalam hasil pencarian atau fitur eksplorasi.

"Saya tahu kalau sekarang produk UMKM jualan di TikTok bisa di-shadowban juga. Kecuali produk dari Tiongkok yang kita lihat memang bagian dari afiliasi bisnis sendiri," jelas Teten.

Sebelumnya, manajemen TikTok menyayangkan kebijakan pemerintah terkait larangan media sosial sekaligus menjadi e-commerce. Perwakilan TikTok Indonesia bahkan menyebut, kebijakan itu akan berdampak pada 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop.

"Keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata Perwakilan TikTok Indonesia, dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023).

Meski begitu, TikTok mengatakan tetap menghormati kebijakan dari pemerintah tersebut. "Kami akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya," lanjutnya.