NAWACITAPOST.COM – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat sorotan tajam dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kebijakan ini bisa berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik jika tidak diawasi dengan ketat.
Menurut Yona, efisiensi anggaran memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan efektivitas birokrasi dalam melayani masyarakat. "Kami mendukung penghematan anggaran, tetapi perlu diingat bahwa ASN memiliki tugas utama melayani warga. Jika tidak dikelola dengan baik, kualitas pelayanan bisa menurun," tegasnya, Senin (17/2/2025).
Salah satu kekhawatiran terbesar DPRD Surabaya adalah potensi menurunnya produktivitas ASN akibat penerapan WFA. Yona menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kebijakan ini tidak menjadi celah bagi penurunan disiplin kerja.
Baca Juga: Jaring Aspirasi di Lontar, Yona Bagus Tegaskan Pentingnya Skala Prioritas Anggaran Pemkot
“Penghematan operasional memang memungkinkan, tetapi tanpa pengawasan yang jelas, ASN bisa kehilangan kedisiplinan. Tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, harus ada kontrol agar pelayanan tetap optimal,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu.
Selain pengawasan, Yona juga menyoroti pentingnya transparansi dalam implementasi kebijakan ini. Ia mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak menjadikan WFA sebagai alasan untuk pemangkasan anggaran yang berujung pada penurunan kualitas layanan publik.
“Sistem ini harus dievaluasi secara berkala. Jangan sampai hanya dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Perjalanan Politik Armuji: Loyalitas, Konsistensi, dan Kemenangan di Pilwali Surabaya
Lebih lanjut, Yona mengungkapkan kekhawatirannya bahwa WFA dapat berdampak negatif terhadap semangat kerja ASN. Ia menilai bahwa tanpa pengawasan yang tegas, ASN bisa kehilangan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Seberapa efektif WFA dalam meningkatkan efisiensi? Jangan sampai kebijakan ini justru mengakibatkan penurunan effort SDM Pemkot dalam melayani warga,” ujarnya.
Secara pribadi, Yona menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sistem kerja fleksibel seperti WFA maupun Work From Home (WFH). Menurutnya, ASN seharusnya tetap bekerja di kantor untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
Baca Juga: Cahyo Siswo Utomo Dukung 'Pasar Tugu' Karang Taruna Ngagel sebagai Upaya Penguatan UMKM
“Saya sendiri kurang sependapat dengan WFA atau WFH,” pungkasnya.
Anggota DPRD Lainnya Turut Menyoroti WFA
Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, memberikan pandangannya terkait kebijakan ini. Menurutnya, semangat efisiensi dari pemerintah pusat memang perlu diapresiasi, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.